Belum turunnya harga berbagai komoditas menggerakkan Kementerian Perdagangan untuk mengajak Badan Intelijen Negara (BIN) bekerjasama mengatasi harga pangan di tanah air.
JAKARTA —
Kepada pers di Jakarta, Senin (22/7), Menteri Perdagangan membenarkan kementeriannya telah mengajak BIN bekerjasama mengatasi pangan dengan cara mencari tahu keberadaan para spekulan yang selama ini menimbun sejumlah bahan pangan dan menjualnya kembali dengan harga tidak wajar.
Menurut Menteri Gita Wirjawan, langkah tersebut diambil agar kementeriannya tidak salah dalam menindak kelompok tertentu atau perorangan yang ternyata memang berperan sebagai spekulan. Ditegaskan Menteri Gita Wirjawan, tindakan harus dilakukan karena keberadaan spekulan sangat merugikan rakyat.
“BIN kan mereka tahulah untuk cari informasi mengenai ulah atau perilaku siapapun termasuk pedagang-pedagang yang mungkin harus diwaspadai atau mungkin spekulatif atau apa, nah ini kita mau bekerjasama dengan mereka agar informasi kita ini holistic, komprehensif sebelum kita mengambil keputusan, sebelum kita menindak siapapun,” jelas menteri Gita Wirjawan.
Dalam kesempatan berbeda, Kepala BIN, Marciano Norman mengatakan BIN menyambut baik kerjasama yang diminta Kementerian Perdagangan. Dijelaskannya, BIN memiliki deputi khusus menangani masalah ekonomi sehingga nantinya BIN akan mencari informasi dugaan peran spekulan dalam kenaikan harga komoditas untuk selanjutnya dilaporkan ke Kementerian Perdagangan.
“Hal ini betul-betul menjadi harapan kami bahwa pengamanan program sasaran maupun program strategis yang ada di Kementerian Perdagangan bisa berjalan, dan tercapai sesuai yang diharapkan,” ungkap Marciano Norman.
Menanggapi keterlibatan BIN dalam mengatasi harga berbagai komoditas, kepada VOA, pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Kodrat Wibowo berpendapat selama pemerintah tidak punya rencana jangka panjang mengenai ketahanan pangan, keterlibatan BIN tidak akan efektif.
“Kenapa sekarang tiba-tiba sampai ke BIN? Karena memang akan banyak orang yang mencari keuntungan melalui penimbunan, mempersulit distribusi barang, ini hanya Kementerian Perdagangan panik begitu ya, intinya memang sangat lambat sehingga Lebaran sudah menjelang, harga masih tinggi, ‘pusing-pusing ya sudah sewa BIN saja, siapa sih nih yang suka menahan barang cari keuntungan di luar kewajaran’," kata Kodrat Wibowo.
"Ini adalah langkah responsif saja terhadap sesuatu yang sudah terjadi tapi tidak ada antisipasi, karena yang kita butuhkann itu antisipasi, kebijakan yang bisa respon tetapi juga bisa menjawab antisipasi kemungkinan ke depan, kalau ini kan sekarang ada masalah, ini solusinya, selesai tapi kan masalah itu akan timbul lagi, masalah laten setiap tahun kan selalu ada,” lanjut pengamat ekonomi Universitas Padjadjaran ini.
Kodrat Wibowo menambahkan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian saat ini terkesan kurang memiliki semangat dalam menyelesaikan persoalan pangan. Bahkan menurutnya dalam beberapa kesempatan menyampaikan pendapat, Menteri Pertanian, Suswono dan Menteri Gita wirjawan meminta masyarakat memahami kenaikan harga pada musim tertentu seperti hari-hari besar keagamaan dan perubahan cuaca, wajar terjadi. Langkah tersebut menurutnya tidak dapat dibenarkan dan ia mengingatkan tugas pemerintah adalah berupaya mengurangi beban rakyatnya.
“Harga itu cenderung memang meningkat, pasti pemerintah tahu benar dan mereka tahu bahwa jawabannya ‘oh memang transportasi harus lebih baik, kebijakan ketahanan pangan yang fleksibel untuk impor sementara, untuk stabilisasi dan lain-lain’, jadi bukan lelet, bukan bodoh, memang sudah tahu tapi ignore, masalah accused ya,” jelas Kodrat Wibowo.
Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah sejak pekan lalu untuk menurunkan harga berbagai komoditas. Selain impor daging sapi, pemerintah juga impor cabai dan bawang untuk mengisi stok di pasar sehingga harga akan turun meski sampai saat ini upaya tersebut belum berdampak pada penurunan harga komoditas.
Menurut Menteri Gita Wirjawan, langkah tersebut diambil agar kementeriannya tidak salah dalam menindak kelompok tertentu atau perorangan yang ternyata memang berperan sebagai spekulan. Ditegaskan Menteri Gita Wirjawan, tindakan harus dilakukan karena keberadaan spekulan sangat merugikan rakyat.
“BIN kan mereka tahulah untuk cari informasi mengenai ulah atau perilaku siapapun termasuk pedagang-pedagang yang mungkin harus diwaspadai atau mungkin spekulatif atau apa, nah ini kita mau bekerjasama dengan mereka agar informasi kita ini holistic, komprehensif sebelum kita mengambil keputusan, sebelum kita menindak siapapun,” jelas menteri Gita Wirjawan.
Dalam kesempatan berbeda, Kepala BIN, Marciano Norman mengatakan BIN menyambut baik kerjasama yang diminta Kementerian Perdagangan. Dijelaskannya, BIN memiliki deputi khusus menangani masalah ekonomi sehingga nantinya BIN akan mencari informasi dugaan peran spekulan dalam kenaikan harga komoditas untuk selanjutnya dilaporkan ke Kementerian Perdagangan.
“Hal ini betul-betul menjadi harapan kami bahwa pengamanan program sasaran maupun program strategis yang ada di Kementerian Perdagangan bisa berjalan, dan tercapai sesuai yang diharapkan,” ungkap Marciano Norman.
Menanggapi keterlibatan BIN dalam mengatasi harga berbagai komoditas, kepada VOA, pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Kodrat Wibowo berpendapat selama pemerintah tidak punya rencana jangka panjang mengenai ketahanan pangan, keterlibatan BIN tidak akan efektif.
“Kenapa sekarang tiba-tiba sampai ke BIN? Karena memang akan banyak orang yang mencari keuntungan melalui penimbunan, mempersulit distribusi barang, ini hanya Kementerian Perdagangan panik begitu ya, intinya memang sangat lambat sehingga Lebaran sudah menjelang, harga masih tinggi, ‘pusing-pusing ya sudah sewa BIN saja, siapa sih nih yang suka menahan barang cari keuntungan di luar kewajaran’," kata Kodrat Wibowo.
"Ini adalah langkah responsif saja terhadap sesuatu yang sudah terjadi tapi tidak ada antisipasi, karena yang kita butuhkann itu antisipasi, kebijakan yang bisa respon tetapi juga bisa menjawab antisipasi kemungkinan ke depan, kalau ini kan sekarang ada masalah, ini solusinya, selesai tapi kan masalah itu akan timbul lagi, masalah laten setiap tahun kan selalu ada,” lanjut pengamat ekonomi Universitas Padjadjaran ini.
Kodrat Wibowo menambahkan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian saat ini terkesan kurang memiliki semangat dalam menyelesaikan persoalan pangan. Bahkan menurutnya dalam beberapa kesempatan menyampaikan pendapat, Menteri Pertanian, Suswono dan Menteri Gita wirjawan meminta masyarakat memahami kenaikan harga pada musim tertentu seperti hari-hari besar keagamaan dan perubahan cuaca, wajar terjadi. Langkah tersebut menurutnya tidak dapat dibenarkan dan ia mengingatkan tugas pemerintah adalah berupaya mengurangi beban rakyatnya.
“Harga itu cenderung memang meningkat, pasti pemerintah tahu benar dan mereka tahu bahwa jawabannya ‘oh memang transportasi harus lebih baik, kebijakan ketahanan pangan yang fleksibel untuk impor sementara, untuk stabilisasi dan lain-lain’, jadi bukan lelet, bukan bodoh, memang sudah tahu tapi ignore, masalah accused ya,” jelas Kodrat Wibowo.
Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah sejak pekan lalu untuk menurunkan harga berbagai komoditas. Selain impor daging sapi, pemerintah juga impor cabai dan bawang untuk mengisi stok di pasar sehingga harga akan turun meski sampai saat ini upaya tersebut belum berdampak pada penurunan harga komoditas.