Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI sukses digelar untuk pertama kalinya di halaman Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajem Paser Utara, Kalimatan Timur pada Sabtu (17/8). Presiden Joko Widodo hadir bersama Ibu Negara Iriana, didampingi jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, serta sejumlah tamu undangan.
Dalam momen bersejarah kali ini, Presiden Jokowi bertindak sebagai inspektur upacara. Ia tampak mengenakan busana kebesaran adat Kustim dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.
Menurut situs web presidenri.go.id, busana Kustim yang dikenakan Jokowi berasal dari salah satu kerajaan tertua di Indonesia, yang terletak di Kalimantan Timur, dan dianggap sebagai cikal bakal Nusantara. “Nama "Kustim," diambil dari kata "Kustin," yang berarti "kebesaran," menunjukkan bahwa busana ini berada pada tingkat tertinggi dalam hierarki kerajaan,” tulis situs tersebut.
Peringatan HUT RI kali ini mengusung tema “Nusantara Baru Indonesia Maju,” yang menandai dimulainya tiga transisi penting bagi Indonesia: pemindahan ibu kota, pergantian kepemimpinan, dan persiapan menuju Indonesia Emas 2045.
Presiden Joko Widodo kembali memakai busana adat saat Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, pada Sabtu, 17 Agustus 2024. (Foto: Courtesy/BPMI Setpres/Muchlis Jr)
Perayaan HUT RI kali ini berbeda dari sebelumnya karena upacara peringatan detik-detik Proklamasi diadakan secara bersamaan di IKN dan Istana Negara, Jakarta. Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin upacara di Istana Merdeka, didampingi oleh istrinya, Wury. Keduanya tampil mengenakan busana adat Melayu Sambas dari Pontianak, Kalimantan Barat.
Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka juga turut hadir di Istana Merdeka dengan mengenakan pakaian adat Papua, sementara istrinya, Selvi Ananda, tampil anggun dalam pakaian adat Lampung.
Ma’ruf Amin menyatakan bahwa upacara tahun ini merupakan momen bersejarah karena digelar secara bersamaan di Jakarta dan IKN. Ia menambahkan bahwa hal ini menunjukkan kesatuan dan kebersamaan bangsa Indonesia yang tidak terhalang oleh batas geografis.
“Upacara ini bisa dilaksanakan di dua tempat. Harapan kita, ini semakin memperkuat persatuan Indonesia, kebersamaan, keadilan, dan pemerataan untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
BACA JUGA: Kontroversi Larangan Paskibraka Berjilbab: BPIP Bela Keputusan, MUI Serukan PemulanganSementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengikuti upacara di IKN tampak mengenakan pakaian adat khas Kalimantan Timur. Luhut mengatakan keberadaan IKN merupakan era baru bagi Indonesia karena tidak lagi menggunakan gedung-gedung peninggalan Belanda.
“Perasaan saya ya kita sudah keluar dari era kolonial, karena di Jakarta gedung-gedung pemerintahan hampir kita pakai dari zaman kolonial, sebagian besar. Tapi kalau kita lihat sekarang ini mulai dari perencanaan, pembangunan, pendanaan itu dari pemerintah Republik Indonesia,” katanya.
Aktivis Gelar Aksi
Sementara itu, tak jauh dari lokasi IKN, sejumlah organisasi masyarakat sipil dan warga menggelar serangkaian kegiatan untuk memperingati hari kemerdekaan. Pada kesempatan kali ini mereka tetap menyuarakan berbagai keresahan tentang kerusakan lingkungan hidup dan pelemahan demokrasi di Tanah Air.
Organisasi masyarakat sipil dan warga Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, membentangkan kain merah bertuliskan 'Indonesia is not for sale, Merdeka!' (Foto: Courtesy/Greenpeace Indonesia)
Puluhan masyarakat dari sejumlah desa serta organisasi masyarakat sipil menggelar upacara bendera di kawasan Pantai Lango, Kecamatan Penajam. Acara dilanjutkan dengan pembentangan sebuah kain merah berukuran 50×15 meter dengan corak tulisan putih berbunyi “Indonesia is not for sale, Merdeka!” di Jembatan Pulau Balang oleh sejumlah aktivis lingkungan Greenpeace.
“Permintaan maaf Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan kemarin tidak ada artinya setelah satu dekade pemerintahannya membawa Indonesia makin jauh dari cita-cita kemerdekaan. Di akhir masa jabatannya Jokowi mewariskan berbagai masalah ketidakadilan,” kata Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Greenpeace Indonesia pada pernyataan persnya secara tertulis, Sabtu (17/8).
Dia berpendapat IKN merupakan proyek serampangan dan ugal-ugalan yang merampas hak-hak masyarakat adat dan lokal, tapi memberikan karpet merah untuk oligarki.
“Ibarat mengobral negara ini, Jokowi memberikan izin penguasaan lahan hingga 190 tahun untuk investor di Nusantara. Kerusakan lingkungan akibat pembangunan IKN juga akan berimbas memperparah krisis iklim,” kata Arie Rompas.
BACA JUGA: Ibu Kota Nusantara: Merusak Hutan atau Memperbaiki Lingkungan?Dalam keterangannya, Greenpeace menyitir data Forest Watch Indonesia (FWI) yang menyebut bahwa sekitar 20 ribu hektare hutan di area IKN hilang selama lima tahun terakhir. Total tutupan hutan alam yang tersisa di wilayah IKN hanya 31.364 hektare, termasuk kawasan hutan mangrove seluas 12.819 hektare.
“IKN adalah wajah paripurna dari ilusi kemegahan dalam perayaan kemerdekaan 79 tahun. Kebanggaan nasionalisme dan kebangsaan kita dijebak pada kemegahan infrastruktur semata,” ujar Fathur Roziqin Fen.
Ia menambahkan bahwa proyek pembangunan IKN juga menyebabkan dampak pada "silent victims," yaitu satwa-satwa seperti orangutan, bekantan, dan pesut yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, habitat serta keanekaragaman hayati di lanskap Teluk Balikpapan juga terancam.
Proyek IKN yang diperkirakan akan menelan dana lebih dari $32 miliar atau sekitar Rp520 triliun menjadi sorotan luas karena dianggap merusak lingkungan dan membebani anggaran pemerintah secara signifikan, terutama di tengah menurunnya daya beli masyarakat. [ah/ft]