Kepala Kepolisian: China akan Latih 3.000 Aparat Asing

China berencana melatih ribuan petugas penegak hukum dari berbagai negara dalam 12 bulan mendatang. (Foto: Ilustrasi/Reuters)

China berencana melatih ribuan petugas penegak hukum dari berbagai negara dalam 12 bulan mendatang, ujar kepala polisi negara tersebut pada Senin (9/9). Pelatihan itu digelar sebagai upaya memperkuat peran Beijing dalam keamanan global.

Menteri Keamanan Publik Wang Xiaohong, dalam pidatonya di sebuah konferensi di China timur, mengatakan bahwa polisi China telah melatih 2.700 petugas pada tahun lalu dan berencana melatih 3.000 petugas lagi dari berbagai negara dalam 12 bulan ke depan.

"Kami juga akan mengirim konsultan polisi ke negara-negara yang membutuhkan untuk memberikan pelatihan, membantu mereka meningkatkan kemampuan penegakan hukum secara cepat dan efektif," ujar Wang.

Konferensi keamanan yang berlangsung di kota pelabuhan Lianyungang, Provinsi Jiangsu, menarik kehadiran petugas penegak hukum dari 122 negara, wilayah, dan organisasi internasional, termasuk Malaysia, Myanmar, Pakistan, serta badan kepolisian dunia Interpol.

BACA JUGA: Presiden China Janjikan Afrika Pendanaan $50 Miliar untuk 3 Tahun ke Depan

Konferensi tahunan Lianyungang dianggap sebagai bagian dari Prakarsa Keamanan Global (GSI) yang diinisiasi oleh Presiden China, Xi Jinping, pada 2022. Inisiatif tersebut bertujuan untuk menangani isu-isu internasional melalui kolaborasi dengan negara-negara lain.

Namun, para analis menilai GSI merupakan upaya untuk memperluas pengaruh China di dunia, sekaligus melemahkan tatanan keamanan yang saat ini dipimpin oleh Amerika Serikat.

"Ini seperti mengatakan, 'jika Anda tidak menyukai cara Barat, kami punya alternatif dari China'," kata Benjamin Ho, asisten profesor di Program China di Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam, kepada AFP.

Wang menyatakan dalam pidatonya kepada ratusan delegasi konferensi bahwa penegakan hukum kini "dipolitisasi."

"Kerja sama internasional yang normal telah dicap buruk," kata Wang, menambahkan bahwa China "menolak segala bentuk hegemoni dan penindasan."

Ia juga menyebutkan bahwa risiko keamanan regional terus "membesar", termasuk akibat perang Ukraina, konflik Israel-Palestina, dan ketegangan di Laut Merah. [ah/rs]