Kepala urusan HAM PBB mendesak pembebasan semua orang yang ditahan dalam aksi-aksi protes di Kuba dan meminta pemerintah negara itu menanggapi keluhan mereka.
Dalam sebuah pernyataan Jumat (16/7), Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet menyerukan penyelidikan kematian seorang pengunjuk rasa di Havana, yakni seorang pria berusia 36 tahun yang tewas Senin lalu ketika berlangsung bentrokan antara demonstran dan polisi.
Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet. (Foto: dok).
“Saya mendesak pemerintah untuk menanggapi keluhan para pengunjuk rasa melalui dialog, serta menghormati dan sepenuhnya melindungi hak-hak semua individu untuk berkumpul secara damai dan untuk mengeluarkan pendapat,'' kata Bachelet, yang pernah menjabat sebagai presiden Chili.
Ia menyatakan keprihatinan atas penangkapan yang meluas. “Sangat mengkhawatirkan, karena mencakup orang-orang yang diduga ditahan tanpa komunikasi dan orang-orang yang keberadaannya tidak diketahui. Semua yang ditahan karena menggunakan haknya harus segera dibebaskan,'' katanya.
Ia juga menyerukan diakhirinya sanksi-sanksi terhadap Kuba, “mengingat dampak negatifnya terhadap HAM, termasuk hak atas kesehatan.''
Aksi unjuk rasa menentang dan mendukung pemerintah, di tengah pandemi COVID-19, di luar gedung Capitol, Havana, Kuba, 11 Juli 2021. (REUTERS)
Dalam beberapa hari terakhir, Kuba menghadapi serangkaian protes terbesarnya dalam seperempat abad. Aksi-aksi unjuk rasa itu didorong oleh kekurangan pangan, kenaikan harga dan berbagai keluhan lainnya.
Polisi menangkap puluhan pengunjuk rasa, terkadang dengan kekerasan, dan pemerintah menuduh para pengunjuk rasa menjarah dan merusak toko.
Pemerintah Kuba awalnya menyalahkan media sosial dan pemerintah AS atas terjadinya aksi-aksi protes tersebut, Tetapi belakangan, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel kemudian mengakui pemerintahnya lemah dalam menangani berbagai kekurangan dan telah mengabaikan sektor-sektor tertentu. [ab/uh]