Korea Utara, Senin (11/10), mengatakan pemimpin Kim Jong Un mendesak para pejabat untuk mengatasi "situasi suram" yang dihadapi negara itu dan melakukan upaya yang lebih keras untuk memperbaiki kondisi pangan dan kehidupan rakyatnya.
Tetapi media pemerintah tidak menyebutkan komentar spesifik apa pun terhadap Washington dan Seoul saat melaporkan pidato Kim yang menandai peringatan 76 tahun berdirinya Partai Buruh yang berkuasa.
Negosiasi nuklir antara Washington dan Pyongyang telah terhenti selama lebih dari dua tahun karena ketidaksepakatan dalam pelonggaran sanksi-sanksi yang melumpuhkan, yang dipimpin AS, dan langkah-langkah denuklirisasi Korea Utara.
Orang-orang menonton layar TV yang menampilkan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dalam sebuah program berita, di Stasiun Kereta Api Seoul di Seoul, Korea Selatan, 30 September 2021. (Foto: Associated Press)
Negara tersebut telah meningkatkan aktivitas pengujian misilnya dalam beberapa pekan terakhir sementara membuat tawaran perdamaian bersyarat ke Seoul dengan menghidupkan kembali strategi yang menekan Korea Selatan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dari Amerika Serikat.
Menurut kantor berita pemerintah KCNA, Kim dalam pidatonya, Minggu, mengatakan partainya bertekad untuk mencapai tujuan ekonomi yang ditetapkan selama kongres partai pada bulan Januari, ketika ia mengakui bahwa rencana ekonomi sebelumnya tidak berhasil dan mengeluarkan rencana pembangunan baru untuk lima tahun ke depan.
KCNA mengatakan Kim mengukuhkan tekad partai untuk secara efisien melaksanakan rencana lima tahun untuk meningkatkan "ekonomi nasional dan memecahkan masalah terkait pangan, sandang dan papan rakyat."
KCNA mengatakan Kim menganalisis "kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya" yang dihadapi Korea Utara dan menyerukan persatuan partai dalam mengembangkan ekonomi negara dalam menghadapi "situasi suram."
BACA JUGA: Korut Tuduh DK PBB Terapkan Standar Ganda soal Uji Coba RudalSejumlah analis mengatakan Kim mungkin menghadapi momen terberat dalam satu dekade kekuasaannya.
Ia gagal memperoleh keringanan sanksi yang sangat dibutuhkan dalam pertemuan puncaknya dengan Presiden Donald Trump pada 2018 dan 2019. Ia juga terpaksa menutup perbatasan negaranya untuk mengantisipasi pandemi virus corona sehingga menekan lebih lanjut perekonomian yang buruk setelah beberapa dekade ditangani secara keliru dan dihadapkan pada sanksi-sanksi berat terkait program senjata nuklir Kim.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan pekan lalu beberapa pasokan medis COVID-19 telah tiba di pelabuhan Korea Utara, sebuah indikasi bahwa Korea Utara melonggarkan perbatasannya terkait pandemi untuk menerima bantuan dari luar.
BACA JUGA: Korsel: Peluncuran Rudal Korut ‘Disesalkan’Kim sejauh ini menolak tawaran pemerintahan Biden untuk memulai kembali dialog tanpa prasyarat, dengan mengatakan bahwa Washington harus terlebih dahulu meninggalkan "kebijakan bermusuhan", sebuah istilah yang terutama digunakan Korea Utara untuk merujuk pada sanksi-sanksi dan latihan militer AS-Korea Selatan.
Namun Korea Utara dalam beberapa pekan terakhir juga telah memulihkan jalur komunikasi dengan Korea Selatan dan mengatakan bahwa pihaknya dapat mengambil langkah lebih lanjut untuk meningkatkan hubungan bilateral jika Seoul meninggalkan "sikap bermuka dua" dan "sudut pandang bermusuhan".
Para analis mengatakan Korea Utara memanfaatkan keinginan Selatan untuk menjalin dialog antar-Korea untuk meregangkan hubungan antara Washington dan Seoul dan untuk menekan Korea Selatan agar mengekstrak konsesi dari pemerintahan Biden untuk Korea Utara. [ab/uh]