Kisruh Papua, Jokowi Perintahkan Kapolri Tindak Tegas Pelaku Rasisme

Presiden Joko Widodo terus mengikuti perkembangan situasi terkini di tanah Papua. Ia bersyukur, saat ini menurutnya kondisi keamanan di sana sudah normal kembali, dan permintaan maaf sudah disampaikan. Menurutnya, permintaan maaf menunjukkan kebesaran hati semua pihak untuk bisa saling menghormati, dan menghargai sebagai saudara, sebangsa dan setanah air.

Terkait kekisruhan yang terjadi di Surabaya dan Malang terhadap masyarakat Papua, Jokowi megatakan, “Saya juga telah memerintahkan Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas,” ungkap Jokowi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Bogor, Kamis (22/8).

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan akan mengundang para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dari Papua dan Papua Barat ke Istana untuk membicarakan percepatan masalah kesejahteraan di tanah Papua.

Presiden Jokowi memberikan konferensi pers di Istana Kepresidenan, Bogor terkait situasi keamanan di Papua, Kamis (22/8) (Foto: Biro Pers Setpres RI).

Terkait gelombang protes dari sejumlah pihak terkait pembatasan akses internet di Papua, Jokowi mengatakan bahwa hal tersebut untuk kebaikan semua pihak.

“Ya itu semuanya untuk kepentingan, kebaikan kita bersama,” ujarnya.

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, ada kelompok bersenjata dan kelompok politik yang menunggangi situasi memanas di Papua. Kelompok tersebut tidak ingin Papua berkembang dari segi apapun. Kelompok-kelompok tersebut, kata Moeldoko, takut pengaruhnya akan hilang jika tanah Papua maju.

“Saya katakan ada kelompok bersenjata dan kelompok poros politik, (yang tidak senang, red.) atas pertumbuhan Papua yang semakin baik kenapa demikian? Karena pertama kelompok bersenjata ini, kalau masyarakat dalam pengaruh dia, hidupnya semakin sejahtera, maka sesungguhnya dia sudah tidak punya pengaruh lagi kepada mereka. Untuk itu dia ganggu terus. Pembangunan jalan, dia ganggu, bahkan ada yang jadi korban, tujuannya apa, tidak ingin Papua maju dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan. Berikutnya, bagi mereka yang berjuang dalam front politik, ya sama, kalau Papua maju maka dia gak bisa lagi jualan ke luar, dikatakan masyarakat Papua begini, begitu dan seterusnya, tidak bisa lagi karena apa? Kenyataannya Papua sudah maju, untuk itulah selalu diganggu,” ungkap Moeldoko.

Moeldoko mengimbau seluruh tokoh Papua, baik tokoh masyarakat, adat maupun agama, untuk memahami situasi tersebut dan jangan sampai terpancing atau terprovokasi oleh berita bohong yang disebar oleh kelompok-kelompok perjuangan, kelompok bersenjata maupun sayap politik yang tidak ingin Papua maju.

Senada dengan Jokowi, Moeldoko mengatakan, pembatasan akses internet di Papua dilakukan semata-mata demi keamanan nasional. Ketika ditanyakan kapan akses internet akan berangsur normal, Moeldoko tidak menjawab pasti. Yang jelas, sampai situasi benar-benar terkendali.

“Ya kita bicara keamanan nasional lah, pembatasan itu diperlukan tapi kan tidak seterusnya, ini harus dipahami oleh semuanya bahwa untuk kepentingan keamanan nasional ya. Langkah-langkah preventif diperlukan. (Sampai kapan?) Kita lihat situasinya,” jelas Moeldoko.

Kisruh Papua, Jokowi Perintahkan Kapolri Tindak Tegas Pelaku Rasisme

Ia menambahkan, dalam meredakan situasi di Papua, pemerintah melakukan beberapa langkah seperti pendekatan kesejahteraan dan pendekatan politik. Menurutnya upaya tersebut secara konsisten akan dilakukan pemerintah. Selain itu, dalam waktu dekat, Presiden Jokowi akan ke Papua untuk meresmikan jembatan. (gi/ka)