Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zeid Ra’ad Al Hussein akan melawat ke Indonesia pada 5-7 Februari dimana ia akan mengadakan pertemuan dengan pemerintah, Komisi Nasional Hak Asasi manusia, tokoh agama dan berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya.
Dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (2/2), Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik menjelaskan Zeid akan berkunjung ke kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada hari Senin (5/2). Seluruh komponen Komnas HAM dan organisasi yang selama ini bekerjasama dengan badan itu akan ikut bertemu dengannya antara lain Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), SEANF (Forum Institusi Hak Asasi Bangsa Asia Tenggara), para aktivis pembela hak perempuan,tokoh-tokoh agama dan berbagai organisasi masyarakat sipil.
Ahmad Taufan mengatakan pertemuan antara Zeid dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan berlangsung secara tertutup.
"Bagi kami, kehadiran Pak Zeid ini merupakan satu penghargaan luar biasa, tidak hanya kepada Indonesia. Berarti satu kepercayaan yang tinggi kepada negara kita, tetapi juga merupakan suatu kebanggaan buat Komnas HAM," tukas Ahmad.
Komisaris Tinggi HAM PBB, Zeid Ra’ad Al Hussein.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Choirul Anam mengungkapkan lawatan Zeid tersebut merupakan undangan dari pemerintah Indonesia.
"Pemerintah Indonesia ingin menunjukkan bawah Indonesia juga berubah dalam konteks hak asasi manusia. Makanya dia juga secara independen bisa ketemu dengan institusi hak asasi manusia maupun masyarakat sipil yang pemerintah Indonesia juga tidak boleh ikut. Dalam konteks kayak gini, ini positif," ujar Anam.
Namun, Anam juga berharap substansi dari lawatan dan serangkain pertemuan dilakukan Zeid di Indonesia sedianya konstruktif, bukan sekadar seremonial.
Lebih lanjut Anam menjelaskan dalam pertemuan tertutup dengan Zeid, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan menyampaikan mengenai beragam isu hak asasi manusia di tanah air, termasuk penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu, permasalahan HAM di Papua, intoleransi, diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan ekstremisme, penanganan konflik agraria, serta penguatan kelembagaan hak asasi manusia di Indonesia. Tetapi Anam menolak merinci apa yang akan dibahas.
Sementara itu, Staf Ahli Deputi V Bidang Politik Hukum dan HAM kantor Staf Presiden Ifdal Kasim mengatakan pemerintah Indonesia ingin menyampaikan informasi yang utuh tentang perkembangan hak asasi manusia di Indonesia dan juga tantangan yang dihadapi dalam usaha menegakan HAM.
Sehingga dapat membangun kerjasama yang lebih efektif ke depan antara pemerintah Indonesia dengan Komisaris Tinggi HAM PBB sehingga ada dialog-dialog yang lebih konstruktif untuk keterlibatan Indonesia dalam sistem perlindungan HAM PBB.
Ifdal mengaku pemerintah Indonesia tidak mempersiapkan secara spesifik tentang isu-isu yang akan disampaikan
"Kita hanya menyiapkan bertemu saja dengan menteri-menteri yang mempunyai tanggung jawab pada bidang-bidang tertentu misalnya soal isu penegakan HAM secara umum kita meminta dia bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung.Nanti tentang perlindungan sosial di Indonesia dia bisa bertemu dengan menteri sosial, tentang bagaimana sistem kesehatan di Indonesia nanti dengan menteri kesehatan. Seperti itu, dia langsung bertemu dengan menteri-menteri yang bertanggung jawab terhadap isu-isu tersebut," kata Ifdal.
Ifdal menambahkan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zeid Ra’ad Al Hussein rencananya juga akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo namun waktunya belum ditentukan.
Zeid, 54 tahun, telah menjabat sebagai Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB sejak September 2014. Mantan Duta Besar Yordania untuk PBB ini menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh Navi Pillay.
Zeid juga memainkan peran penting dalam pembentukan ICC (Mahkaman Kejahatan Internasional). [fw/em]
Your browser doesn’t support HTML5
Komisaris Tinggi HAM PBB akan Datang ke Indonesia