Pejabat tinggi urusan HAM PBB mengutuk penganiayaan, dan serangan kejam dan sistematis terhadap warga Muslim-Rohingya di Myanmar, yang menunjukkan bahwa ini bisa mengarah kepada genosida.
Komisioner Tinggi PBB untuk Urusan HAM Zeid Ra’ad al-Hussein mengatakan genosida merupakan konsep hukum dan hanya pengadilan yang kompeten bisa menentukan apakah tindakan-tindakan pemerintah Myanmar terhadap warga Muslim-Rohingya bisa dikategorikan sebagai genosida.
Namun, ditambahkannya bahwa pelanggaran terhadap warga Muslim-Rohingya di negara bagian Rakhine selama beberapa puluh tahun dan upaya yang disengaja untuk menghapus identitas etnis itu merupakan hal yang mencemaskan.
“Mengingat status mereka sebagai warga tanpa negara dan diskriminasi sistemik selama puluhan tahun terhadap warga Muslim-Rohingya; mengingat pula bahwa warga Muslim-Rohingya mengidentifikasi diri mereka sebagai kelompok etnis yang berbeda – dengan bahasa dan budaya yang berbeda – dan oleh pelaku kekerasan sendiri dianggap sebagai kelompok etnis dan warga negara berbeda. Maka mempertimbangkan semua hal ini, apakah masih mungkin diterima bahwa unsur genosida tidak berperan di sini?,” kata Zeid.
Zeid mencatat angka yang mengejutkan yakni 626 ribu pengungsi Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sejak Agustus lalu agar tidak mengalami penganiayaan dan jadi korban aksi kekerasan di Myanmar. Tidak ada anggota masyarakat internasional yang diijinkan masuk ke negara bagian Rakhine Utara, sehingga tidak mungkin mengetahui dengan pasti berapa jumlah orang yang mungkin telah ditahan, hilang, dibunuh atau tewas.
Lebih jauh Zeid mendesak pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan kekerasan yang menarget warga Muslim-Rohingya. Ia juga menyerukan penyelidikan internasional untuk menyeret para pelaku kejahatan ini ke muka hukum.
Meskipun dikecam keras oleh Komisioner Tinggi Zeid Ra’ad al Hussein, tanggapan Myanmar lunak. Duta Besar Myanmar Untuk PBB di Jenewa mengakui serangan terhadap warga Muslim-Rohingya terjadi tetapi dilakukan oleh pribadi-pribadi tertentu. Dia menyangkal hal ini merupakan kebijakan pemerintah, dan mengatakan bahwa pemerintahannya melakukan semua upaya untuk menghentikan hal ini. [em/jm]
