Komisi Pemilihan Umum Thailand pada hari Selasa (12/3) mengatakan pihaknya akan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membubarkan Partai Bergerak Maju (MFP) yang reformis, yang memenangkan kursi terbanyak pada pemilu tahun lalu.
MFP berencana mengubah tatanan politik kerajaan dalam janji pemilunya Mei lalu, dan memperoleh suara terbanyak. Kampanyenya menjanjikan reformasi militer, monopoli bisnis, dan undang-undang lese-majeste (undang-undang yang melarang penghinaan terhadap keluarga kerajaan).
Namun upaya mereka yang berani – yang mengejutkan pemerintah Thailand – berakhir dengan mereka dikucilkan dari pemerintahan setelah berbulan-bulan perselisihan politik dan hukum.
Komisi Pemilihan Umum mengatakan pada Selasa dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah setuju “dengan suara bulat” untuk mengupayakan pembubaran MFP karena janji kampanyenya untuk mereformasi undang-undang lese-majeste.
BACA JUGA: MK Thailand Sebut Partai Progresif Langgar Konstitusi dengan Janjikan Reformasi UU Lese MajesteKeputusan ini menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi pada bulan Januari yang menyatakan bahwa janji MFP mengenai undang-undang yang melindungi keluarga kerajaan Thailand sama dengan upaya untuk menggulingkan monarki konstitusional.
“Komisi Pemilihan Umum telah mempelajari putusan tersebut dan setuju dengan suara bulat untuk mengajukan kasus pembubaran MFP ke Mahkamah Konstitusi,” kata komisi itu dalam sebuah pernyataan.
Setelah kemenangan MFP dalam pemilu tahun lalu, pemimpinnya saat itu, Pita Limjaroenrat, dihalangi menjadi perdana menteri oleh kekuatan konservatif di Senat, dengan alasan karena ancaman yang ia dan partainya berikan terhadap monarki.
Dia kembali ke parlemen pada bulan Januari setelah Mahkamah Konstitusi membebaskannya dari tuduhan melanggar undang-undang pemilu dalam kasus terpisah yang bisa membuatnya dilarang berpolitik.
BACA JUGA: Tokoh Reformis Thailand Kembali ke Parlemen setelah Kemenangan PengadilanUndang-undang lese-majeste dimaksudkan untuk melindungi raja – seorang tokoh yang sangat dihormati dalam masyarakat Thailand – dari penghinaan, dan siapa pun yang melanggarnya dapat menghadapi hukuman hingga 15 tahun penjara jika melakukan pelanggaran.
Namun para kritikus mengatakan undang-undang tersebut telah ditafsirkan secara luas dalam beberapa tahun terakhir untuk melindungi keluarga kerajaan dari segala bentuk kritik atau ejekan. [ab/ns]