Komnas HAM Sesalkan Sejumlah Isu Penting Luput dalam Debat Capres

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat ada beberapa hal yang luput dalam debat keempat antara calon presiden petahana Joko Widodo dengan kandidat Prabowo Subianto.

Isu tersebut di antaranya adalah soal perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, soal ribuan pengungsi asing atau pencari suaka di Indonesia yang menunggu penempatan di negara ketiga, dan pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam operasi militer selain perang.

Salah satu masalah penting yang tidak dibahas kedua calon presiden tersebut, menurut Ketua Tim Pemantau Pemilu 2019 Komnas HAM, Hairansyah, adalah soal perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, terutama tenaga kerja Indonesia.

"Hal yang terlupakan adalah soal perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, terutama TKI, yang bermasalah secara hukum di luar negeri yang juga luput dibahas secara detail," kata Hairansyah.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (tengah) dalam jumpa pers Komnas HAM soal isu yang luput dalam Debat Capres di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (1/4). (VOA/Fathiyah)

Migrant Care Sayangkan Tak Dibahasnya Isu Pekerja Migran

Penyesalan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, yang mengatakan, “Semestinya pesta demokrasi ini tak boleh meninggalkan dan melupakan siapapun, no one left behind. Sebagai aktivitas mobilitas antar negara, migrasi tenaga kerja adalah subyek politik dan diplomasi luar negeri. Bahkan dalam perkembangan geopolitik kontemporer, isu migrasi tenaga kerja sangat erat kaitannya dengan perkara pertahanan sebagai non-traditional security issues.”

Komnas HAM juga menyayangkan tidak dibahasnya isu ribuan pengungsi asing atau pencari suaka di Indonesia yang sedang menunggu penempatan di negara ketiga. Padahal Indonesia dituntut berperan besar dalam penyelesaian konflik internasional, termasuk soal pengungsi asing ini.

Terkait pertahanan, Komnas HAM menilai Jokowi dan Prabowo belum membahas tentang dampak dari penguatan pertahanan dan perluasan teritori kelembagaan. Keduanya dianggap masih berkutat dengan strategi penguatan dan perluasan teritori kelembagaan.

Komnas HAM Sayangkan Tak Dibahasnya Isu Keamanan & Operasi Militer Selain Perang

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyoroti masalah keamanan yang tidak dibahas secara spesifik dalam debat keempat tersebut, padahal isu keamanan adalah persoalan masyarakat sehari-hari. Ditambahkannya, yang perlu dijelaskan oleh kedua calon presiden dalam debat keempat itu mestinya mengenai operasi militer selain perang. Menurutnya, pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam operasi militer selain perang harus dijelaskan secara rinci.

"Artinya ketika menjalankan operasi militer selain perang, sesungguhnya berbicara tenatang keamanan. Dalam pertemuan dengan Mabes TNI, kita katakan harus ada penjabaran lebih jelas sehingga operasi militer selain perang itu memang berwajah sipil, memperkuat polisi dalam rangka keamanan dan tentu saja prinsip-prinsip hak asasi manusia menjadi koridor," ujar Taufan Damanik.

Capres 01 Joko Widodo dan Capres 02 Prabowo Subianto saling memberi hormat disaksikan Ketua KPU Arief Budiman pada acara debat di Jakarta, Sabtu (30/3).

TKN Jokowi-Ma’ruf Amin Yakinkan Komitmen pada Persoalan TKI

Salah satu juru bicara tim pemenangan calon presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Maman Imanulhaq mengatakan debat berlangsung sangat terbatas dan bergantung juga pada pertanyaan dari panelis. Diakuinya bahwa persoalan ideologi dan pertahanan yang paling kuat mengemuka dalam debat itu, tetapi TKN Jokowi-Ma’ruf Amin senantiasa berkomitmen mengatasi persoalan TKI dan masalah-masalah terkait lainnya.

BPN Prabowo-Sandiaga Pastikan Penguatan TNI

Hal yang sama juga diungkapkan, Tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Andre Rosiade mengatakan waktu yang tersedia dalam debat sangat terbatas sehingga memang tidak semua masalah bisa disampaikan. Meski demikian kata Andre Prabowo-Sandi berkomitmen memastikan tenaga kerja Indonesia di luar negeri akan lebih dilindungi. TNI lanjutnya juga akan diperkuat

“Pak Prabowo memastikan Tentara Nasional Indonesia profesional. Untuk non perang, kita juga akan pastikan sesuai dengan undang-undang tanpa membuat TNI masuk dwi fungsi ABRI,” tegasnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggelar debat keempat pemilihan presiden 2019 di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3). Debat yang hanya diikuti oleh para calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto ini membahas soal ideologi, pemerintahan, keamanan dan hubungan internasional.

Salah satu yang topik pertahanan yang di muncul dalam debat tersebut soal anggaran pertahanan dalam APBN yang masih kecil porsinya.

Komnas HAM Sesalkan Sejumlah Isu Penting Luput dalam Debat Capres

Calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto menyatakan kondisi pertahanan dan keamanan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Prabowo menilai anggaran kecil ini karena negara tidak punya uang, akibatnya larinya aset Indonesia ke luar negeri. Dengan pertahanan dan keamanan negara yang rapuh, tambahnya, Indonesia tidak memiliki kekuatan militer yang kuat untuk bisa mengantisipasi gangguan yang mengancam kedaulatan negara.

Sementara itu calon presiden nomor urut satu, Joko Widodo menjamin bahwa pertahanan dan keamanan negara Indonesia sudah terjaga dengan baik. TNI kata Jokowi sudah diperintahkan membuat gelar pasukan yang terintegrasi, seperti TNI menjaga titik-titik terpinggir di Indonesia dengan sangat baik. [fw/em]