Para anggota Komisi Judikatif DPR AS mengancam untuk mengurangi wewenang spionase dalam negeri apabila pemerintahan Obama gagal mengambil langkah untuk memperbaikinya, Rabu (17/7).
Para anggota Kongres Amerika, banyak dari mereka mendukung prakarsa pengintaian digital baru yang luas pasca serangan teroris tahun 2001, mengatakan prakarsa tersebut tidak pernah dimaksudkan bagi pemerintah untuk membuat database untuk setiap komunikasi telepon di Amerika.
Para anggota Komisi Judikatif DPR, yang menghadapi kemarahan rakyat terhadap program spionase itu, dan mengancam untuk mengurangi wewenang spionase dalam negeri apabila pemerintahan Obama gagal mengambil langkah untuk memperbaikinya, Rabu (17/7).
Kecaman para anggota Kongres dikemukakan dalam sidang dengar pendapat dengan para pejabat pemerintah yang berusaha membela pengintaian komunikasi telepon yang sebelumnya dirahasiakan itu, tetapi dibeberkan oleh mantan pegawai kontrak pemerintah, Edward Snowden.
Wakil Jaksa Agung James Cole mengatakan kepada komisi bahwa data yang disimpan hanyalah nomor telepon dan panjangnya komunikasi telepon, dan tidak mencakup nama perorangan. Ia juga menekankan bahwa informasi yang dikumpul tidak mencakup isi pembicaraan telepon.
Namun hampir semua anggota komisi mengatakan konstituen mereka prihatin mengenai kemungkinan pelanggaran hak privasi, dan bahwa sebagai legislator mereka tidak menyadari ruang lingkup program pengintaian itu.
Anggota DPR James Sensenbrenne, pendukung kuat Undang-Undang Patriot mengatakan, program pengumpulan catatan telepon ini melangkah terlalu jauh dan harus diubah sebelum habis masa berlakunya tahun 2015.
Para pejabat pemerintah yang hadir dalam sidang dengar keterangan itu menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan Kongres, dan menekankan bahwa satu-satunya tujuan mengumpulkan catatan telepon tersebut adalah membantu badan-badan intelijen mencegah serangan teroris.
Para anggota Komisi Judikatif DPR, yang menghadapi kemarahan rakyat terhadap program spionase itu, dan mengancam untuk mengurangi wewenang spionase dalam negeri apabila pemerintahan Obama gagal mengambil langkah untuk memperbaikinya, Rabu (17/7).
Kecaman para anggota Kongres dikemukakan dalam sidang dengar pendapat dengan para pejabat pemerintah yang berusaha membela pengintaian komunikasi telepon yang sebelumnya dirahasiakan itu, tetapi dibeberkan oleh mantan pegawai kontrak pemerintah, Edward Snowden.
Wakil Jaksa Agung James Cole mengatakan kepada komisi bahwa data yang disimpan hanyalah nomor telepon dan panjangnya komunikasi telepon, dan tidak mencakup nama perorangan. Ia juga menekankan bahwa informasi yang dikumpul tidak mencakup isi pembicaraan telepon.
Namun hampir semua anggota komisi mengatakan konstituen mereka prihatin mengenai kemungkinan pelanggaran hak privasi, dan bahwa sebagai legislator mereka tidak menyadari ruang lingkup program pengintaian itu.
Anggota DPR James Sensenbrenne, pendukung kuat Undang-Undang Patriot mengatakan, program pengumpulan catatan telepon ini melangkah terlalu jauh dan harus diubah sebelum habis masa berlakunya tahun 2015.
Para pejabat pemerintah yang hadir dalam sidang dengar keterangan itu menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan Kongres, dan menekankan bahwa satu-satunya tujuan mengumpulkan catatan telepon tersebut adalah membantu badan-badan intelijen mencegah serangan teroris.