Kongres Amerika telah memberi persetujuan akhir bagi rencana pengeluaran pemerintah sebesar 1,1 triliun dolar – yang sebagian besar untuk tahun 2015 – dan mengakhiri ancaman kemungkinan penghentian operasi pemerintah jika undang-undang itu tidak diloloskan.
Langkah itu disetujui Sabtu malam (13/12) di Senat dengan suara 56 banding 40 setelah DPR melakukan pemungutan suara hari Kamis (11/12), dan akan dipergunakan untuk membiayai pemerintah pada tahun anggaran hingga September 2015. RUU tersebut kini dikirim ke Gedung Putih di mana Presiden Barack Obama mengatakan akan menandatanganinya menjadi undang-undang.
Perdebatan di Senat ditandai dengan manuver politik. Senator Ted Cruz – anggota faksi Republik dari Texas yang berencana mencalonkan diri menjadi presiden – menuntut dilakukannya pemungutan suara untuk memangkas anggaran dari RUU yang akan digunakan Presiden Obama untuk kebijakan eksekutif yang melonggarkan pembatasan imigrasi.
Namun tindakan Cruz memungkinkan pemimpin mayoritas Senat Harry Reid – anggota faksi Demokrat dari Nevada untuk mendorong disetujuinya sejumlah calon untuk jabatan di pemerintahan Obama dan sekaligus posisi di badan-badan yudisial, yang bakal sulit disetujui pada bulan Januari mendatang ketika faksi Republik menguasai Senat.
Meskipun RUU itu mendanai hampir seluruh operasi pemerintah hingga September 2015, RUU itu hanya mendanai Departemen Keamanan Dalam Negeri hingga tanggal 27 Februari 2015. Faksi Republik berniat mendesak Presiden Obama untuk mengkaji kembali kebijakan imigrasi yang telah menghilangkan ancaman deportasi jutaan imigran yang tinggal di Amerika secara ilegal.
Tetapi dengan persetujuan anggaran itu, Amerika berhasil mencegah penghentian operasi pemerintah, seperti yang terjadi tahun lalu.
Presiden Obama hari Jum’at (12/12) mengatakan RUU anggaran itu mencakup ketentuan-ketentuan yang tidak disukainya, tetapi ada beberapa bagian lain yang memastikan adanya kemajuan dalam layanan asuransi kesehatan, perubahan iklim, pendidikan siswa pra-sekolah dan pertumbuhan lapangan kerja.
Beberapa anggota Senat dari faksi Demokrat menentang ketentuan-ketentuan yang ada – termasuk satu ketentuan yang akan menghapus larangan undang-undang reformasi keuangan Dodd-Frank tahun 2010 terhadap bank-bank yang terlibat dalam beberapa jenis perdagangan derivatif yang dinilai telah ikut menyebabkan krisis keuangan tahun 2008.