Pemerintah Korea Selatan pada Senin (11/3) memulai prosedur penangguhan izin praktik 4.900 dokter junior yang mengundurkan diri dan berhenti bekerja untuk memprotes reformasi pelatihan medis yang ditentukan pemerintah dan menyebabkan kekacauan layanan kesehatan di negara itu.
Aksi mogok yang dimulai 20 Februari itu dilakukan akibat rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah dokter secara signifikan, yang dianggap penting untuk mengatasi masalah kekurangan dokter dan populasi Korea Selatan yang menua dengan cepat, padahal para dokter berpendapat hal tersebut bisa mengikis kualitas pelayanan.
Hampir sebanyak 12.000 dokter junior – 93 persennya dari tenaga kerja peserta pelatihan – tidak berada di rumah sakit pada pendataan terakhir, meskipun pemerintah telah mengeluarkan perintah kembali bekerja dan ancaman hukum, memaksa Seoul menerjunkan dokter militer dan menggelontorkan jutaan dolar cadangan negara untuk mengatasi situasi tersebut.
Para memprotes kebijakan pemerintah untuk menambah kuota mahasiswa kedokteran di Seoul, Korea Selatan, 3 Maret 2024. (Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji)
Kementerian kesehatan setempat pada Senin telah mengirimkan pemberitahuan administratif, yang merupakan langkah pertama untuk menangguhkan izin praktik dokter, kepada ribuan dokter peserta latihan yang melanggar perintah kembali bekerja.
“Per 8 Maret, (pemberitahuan) telah dikirimkan ke lebih dari 4.900 dokter peserta latihan,” kata Chun Byung-wang, direktur divisi kebijakan kesehatan dan medis di kementerian kesehatan, kepada wartawan.
Pemerintah Korea Selatan sebelumnya telah memperingatkan para dokter yang mogok bahwa mereka akan menghadapi penangguhan izin selama tiga bulan, yang merupakan sebuah hukuman yang akan menunda kemampuan mereka untuk memenuhi syarat sebagai dokter spesialis selama setidaknya satu tahun.
BACA JUGA: Presiden Korsel Terus Kecam Aksi Mogok Dokter MagangChun mendesak dokter-dokter yang mogok kerja untuk segera kembali menangani pasien mereka.
“Pemerintah akan mempertimbangkan keadaan ini dan melindungi dokter peserta pelatihan jika mereka kembali bekerja sebelum tindakan administratif selesai dilakukan,” ungkapnya, mengindikasikan bahwa dokter yang kembali bekerja sekarang dapat terhindar dari hukuman tadi.
“Pemerintah tidak akan berhenti berdialog. Pintu dialog selalu terbuka… Pemerintah akan menghormati dan mendengarkan pendapat komunitas dokter sebagai pendamping reformasi medis,” tambahnya. [rd/rs]