Dalam jangka waktu pendek, sepertinya tidak ada yang dapat menghentikan Korea Utara melakukan uji coba nuklir ke lima dalam waktu yang sangat dekat ini.
Hari Senin (18/4), Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan Washington dan Seoul memantau peningkatan aktivitas di lokasi uji coba nuklir Punggye-ri di Korea Utara yang kemungkinan mengindikasikan persiapan-persiapan sedang dilakukan untuk uji coba lagi.
"Saya tidak dapat memberitahu secara terperinci, tapi Korea Utara memiliki kemampuan untuk melakukan uji coba nuklir ke lima kapan saja," ujar Moon Sang-kyun, juru bicara Kementerian.
Pemerintahan Kim Jong-un telah memberi respon yang menantang setelah Dewan Keamanan PBB memberlakukan sanksi-sanksi internasional baru yang keras terhadap Korea Utara bulan Maret karena melakukan uji coba nuklir bulan Januari, diikuti dengan peluncuran roket jarak jauh bulan Februari.
Korea Selatan Waspada
Presiden Park Geun-hye hari Senin (18/4) memerintahkan militer Korea Selatan untuk waspada tingkat tinggi kalau-kalau aktivitas militer di Utara mengarah pada semacam serangan terhadap Selatan.
Langkah Korea Utara untuk mempercepat pengembangan senjata nuklirnya, menurut beberapa analis, merupakan upaya untuk mengintimidasi komunitas internasional untuk menerimanya sebagai kekuatan nuklir, dan untuk memperkokoh kekuasaan Kim Jong-un ddi dalam negeri menjelang kongres Partai Pekerja yang berkuasa awal Mei nanti.
Ada juga spekulasi bahwa militer Korea Utara di bawah tekanan untuk segera melakukan uji coba nuklir yang sukses setelah uji coba rudal jarak menengah hari Jumat lalu gagal total.
Korea Utara diyakini memiliki cukup plutonium untuk membuat delapan sampai 12 bom nuklir dan memiliki uranium yang diperkaya.
Kementerian Pertahanan Korea Selatan hari Senin mengatakan ada peluang besar bahwa ledakan nuklir berikutnya akan dilakukan di bawah tanah dan ini akan melibatkan uji coba hulu ledak nuklir.
Korea Utara telah mengklaim memiliki hulu ledak nuklir mini yang bisa masuk dalam rudal balistik.
Dampak Sanksi
Bulan Maret, Dewan Keamanan PBB, yang telah melarang Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik dan senjata nuklir, memberlakukan sanksi-sanksi baru yang keras terhadap pemerintah Kim Jong-un.
Langkah hukuman ini, yang berpotensi menghantam ekonomi, termasuk menangguhkan transfer mata uang dan membatasi perdagangan mineral Korea Utara yang menguntungkan yang mencakup lebih dari setengah ekspor negara itu yang bernilai US$2,5 miliar ke China saja.
Sejak sanksi diberlakukan, Korea Utara telah menguji coba sejumlah rudal jarak pendek dan menengah. Komunitas internasional telah mengutuk provokasi yang berulang itu tapi tidak memberlakukan hukuman tambahan. [hd]