Satu kelompok terdiri dari 15 wali kota kota-kota besar di AS meminta pemerintah federal agar segera menarik mundur pasukan federal “dan sepakat untuk tidak melanjutkan penempatan sepihak di kota-kota Amerika.”
Dalam surat hari Selasa (21/7) kepada Jaksa Agung William Barr dan penjabat Menteri Keamanan Dalam Negeri Chad Wolf, mereka menyatakan keputusan sepihak pemerintah federal untuk mengirim pasukan ke kota-kota Amerika “belum pernah terjadi sebelumnya dan melanggar perlindungan konstitusional yang mendasar.”
Di antara para penandatangan itu terdapat Wali Kota Washington DC Muriel Bowser, Wali Kota Los Angeles Eric Garcetti, Wali Kota Atlanta Keisha Lance Bottoms, Wali Kota Chicago Lori Lightfoot dan Wali Kota Portland Ted Wheeler.
Aksi unjuk rasa "Black Live Matters" di Portland, Oregon, menghidupkan senter dengan mengangkat ponsel mereka, Senin, 20 Juli 2020. (AP Photo / Noah Berger)
Portland, Oregon, menjadi isu terdepan sejak pasukan federal dikerahkan di sana pada awal Juli. Sejak itu, protes-protes menentang kebrutalan polisi dan ketidakadilan rasial kian berkembang dan menjadi semakin tegang, dengan adanya bentrokan antara demonstran dan personel federal serta tuduhan bahwa pasukan federal tanpa alasan membawa orang-orang pergi dengan mobil tak bertanda jelas.
Para pejabat federal membela penempatan itu yang menurut mereka perlu, dengan mengatakan para pemimpin lokal dan penegak hukum gagal menghentikan vandalisme serta kekerasan terhadap para petugas federal di gedung pengadilan AS di Portland.
Penjabat Menteri Keamanan Dalam Negeri, Chad Wolf. (Foto: dok).
Penjabat Menteri Keamanan Dalam Negeri Chad Wolf dalam konferensi pers hari Selasa (21/7) mengatakan tentang perlunya mencari solusi damai. “Pada akhirnya, kami harus melindungi properti federal dan para petugas penegak hukum,” lanjutnya.
Jaksa Agung Oregon telah mengajukan satu dari beberapa gugatan yang menentang pengerahan dan perilaku para petugas federal.
Para wali kota dalam surat mereka hari Selasa (21/7) menyatakan, pengiriman pasukan federal ke Portland hanya memperuncing situasi di sana dan “meningkatkan risiko kekerasan terhadap warga sipil dan aparat penegak hukum setempat.” [uh/ab]