KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Sebagai Pemenang Pemilihan Presiden 2024

Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 dan 3, (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD) dalam sidang putusan perselisihan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024, kini KPU melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilihan presiden 2024 di kantor KPU, Rabu (24/4).

Ketua KPU, Hasyim Asy’ari menjelaskan pasangan capres/cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran berhasil meraih sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional. Perolehan suara itu memenuhi paling tidak 20 persen suara di 38 provinsi di Indonesia.

"Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakio presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gubran Rakabuming Raka, sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 dalam Pemilihan Umum 2024," katanya.

Dengan menggunakan kemeja berwarna putih, Prabowo Subianto dalam pidatonya usai ditetapkan KPU mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya dan Gibran. Dia juga menyatakan kontestasi Pilpres 2024 telah selesai. Oleh karena itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengajak seluruh pihak untuk kembali bersatu. Ia juga menyatakan akan berupaya menjadi pemimpin yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia.

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyambut calon Presiden yang kalah Anies Baswedan dan pasangannya Muhaimin Iskandar di Kantor KPU Jakarta, 24 April 2024. (Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

Prabowo juga menyebut nama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang turut menghadiri acara penetapan Prabowo-Gibran sebagai capres/cawapres terpilih. Sedangkan duet Ganjar Pranowo-Mahfud MD tidak datang. Dalam pidatonya, Prabowo berseloroh dengan mengatakan bahwa ia juga pernah ada diposisi mereka berdua (Anies-Muhaimin) yakni merasakan kekalahan dalam kontestasi Pilpres.

“Saya tahu, senyuman Anda berat sekali itu, tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, tidak tajam dan keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat, rakyat minta perbandingan," kata Prabowo.

Meski demikian Menteri Pertahanan itu menyakini pasangan Anies-Muhaimin dan Gnjar-Mahfud juga sama-sama ingin yang terbaik untuk Indonesia. Prabowo juga menyampaikan, setelah ini rakyat Indonesia akan menuntut semua pimpinan untuk bekerja sama demi kebaikan Indonesia kedepannya.

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Sebagai Pemenang Pemilihan Presiden 2024

"Setelah ini rakyat menuntut semua unsur pimpinan harus bekerjasama, harus kolaborasi, untuk membawa kebaikan, kesejahteraan, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, menghilangkan korupsi di bangsa Indonesia," katanya.

Karena itu, Prabowo menegaskan semua pihak harus bersatu dan rukun, baik itu di dalam dan luar pemerintahan, untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Dia menekankan dirinya dan Gibran akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Dia berkomitmen akan membuktikan dirinya akan bekerja demia rakyat, termasuk yang tidak memilih dirinya pada Pemilihan Presiden 2024.

ImageLarge

Para pendukung Menteri Pertahanan Indonesia dan Presiden terpilih Prabowo Subianto bersorak di dekat gedung KPU di Jakarta, Rabu, 24 April 2024. (AP/Achmad Ibrahim)

BACA JUGA: Respons Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tidak Terbukti

Setelah Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusannya atas perselisihan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024, Partai Nasdem yang merupakan partai pendukung pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memberi sinyal kuat bakal mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Partai itu menilai tidak ada pilihan yang lebih baik selain bergabung dengan pemerintahan baru. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bahkan juga menyatakan menarik diri dari pengajuan hak angket untuk menyelidiki kebenaran Pemilu melalui jalur politik di DPR. Menurutnya hak angket sudah tidak up to date untuk kondisi saat ini.

Usai penetapannya sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto bertemu dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai kebangkitan Bangsa di kantor DPP PKB di Jakarta Pusat.

Setelah pertemuan, Prabowo mengungkapkan bahwa DPP PKB ingin bekerjasama dengan pemerintahannya di masa depan. Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dia mengatakan telah menitipkan cita-cita perubahan yang diperjuangkan PK di masa kampanye pemilihan presiden 2024 kepada Prabowo.

“Kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerja sama lewat berbagai bidang legislatif maupun di berbagai ikhtiar mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur,” ungkap Muhaimin.

Para pendukung Menteri Pertahanan Indonesia dan Presiden terpilih Prabowo Subianto bersorak di dekat gedung KPU di Jakarta, Rabu, 24 April 2024. (AP/Achmad Ibrahim)

PKB bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera bergabung dalam Koalisi Perubahan. Koalisi ini mengusung Anies-Muhaimin sebagai capres/cawapres pada pilpres 2024. Dari koalisi perubahan hanya PKS yang belum diajak bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sejumlah Tim Pemenangan Prabowo-Gibran juga sempat menyebut Prabowo akan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri namun tidak menyebut waktunya.

Jauh sebelum putusan sengketa pilpres keluar, pasangan Prabowo-Gibran sejatinya berupaya merangkul lawan politik mereka untuk bergabung termasuk partai politik pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai langkah pasangan Prabowo-Gibran untuk merangkul semua pihak bertujuan agar pemerintahan dan kebijakan pemerintah ke depan bisa berjalan lancar.

Lili mengatakan kemungkinan partai-partai pendukung pasangan 01 dan 03 bergabung itu sangat besar. Karena memang sebagian besar partai politik pendukung kedua pasangan itu dalam Pemilihan Presiden sebelum-sebelumnya selalu berada di dalam lingkar kekuasaan, kecuali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang pernah menjadi “oposisi”

Seorang pedagang menunjukkan salah satu potret Presiden terpilih Indonesia dan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto yang dijual di sebuah pasar di Jakarta, Rabu, 24 April 2024. (AP/Achmad Ibrahim)

Lili mengharapkan tidak semua partai politik bergabung ke dalam pemerintahan, harus ada yang menjadi oposisi. Hal ini penting agar ada yang dapat mengontrol jalannya pemerintahan. Jika semua partai termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bergabung, maka Dewan Perwakilan rakyat (DPR) akan mandul dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah. Sebab koalisi pemerintahan akan sangat mayoritas.

"Saya berharap PDIP tetap menjadi oposisi, terus Pak Prabowo tetap sebagai presiden yang independen, tidak boleh ada intervensi siapapun. Pak Jokowi kan udah selesai memimpin sampai Oktober 2024, setelah itu serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo," katanya.

Dia menegaskan akan menjadi ironi bila PDIP bergabung ke dalam pemerintahan karena sebelumnya partai itu ikut mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk memprotes dugaan kecurangan dalam Pemilihan Presiden 2024. Kalau ini yang terjadi, PDIP akan dicemooh oleh masyarakat. [fw/ns,uh]