Hukuman sembilan tahun penjara yang dijatuhkan 14 Desember lalu terhadap wartawan Vietnam Pham Thi Doan Trang, dikenal sebagai Pham Doan Trang, karena “menyebarkan propaganda antipemerintah” telah membuat berang anggota masyarakat di dalam negeri dan para pengamat di luar negeri.
Trang kerap menerbitkan informasi mengenai tuduhan pelanggaran HAM dan kebrutalan polisi. Ia ditangkap pada Oktober 2020. Ia termasuk salah satu kritikus paling vokal terhadap catatan HAM Vietnam dalam beberapa tahun ini.
Penangkapan itu dilakukan hanya beberapa jam setelah acara tahunan ke-24 Dialog HAM AS-Vietnam di Hanoi.
“Hukumannya terlalu berat,” kata Minh Pham, spesialis media di Ho Chi Minh City yang berpendapat bahwa Trang tidak patut dijatuhi hukuman sedemikian lama.
BACA JUGA: Vietnam Jatuhkan Hukuman 9 Tahun Penjara terhadap Jurnalis Penyebar 'Propaganda Anti Pemerintah'“Pengadilan semacam ini membuat saya menjadi lebih berhati-hati untuk berbicara dan menyampaikan pandangan saya di pers dan media sosial nantinya. Saya merasa tidak aman. Lebih baik menghindari pembicaraan mengenai isu-isu politik, karena terlepas dari tingkat perbedaan pendapat, ini akan dicap sebagai tindakan ‘antinasional,’” katanya kepada VOA.
Senada dengan itu, Oanh Vu, yang bekerja di industri makanan dan minuman, mengatakan Vietnam masih tertinggal jauh dalam hal kebebasan berekspresi.
Seorang wartawan lepas, yang minta namanya tidak disebut, memberitahu VOA bahwa menurutnya, hukuman berat terhadap Trang dapat menjadi pesan bagi yang lainnya, karena pemerintah mungkin tidak mampu menangkap semua pembangkang hanya karena apa yang mereka tulis di media sosial.
Zachary Abuza, profesor kajian Asia Tenggara di National War College di Washington, juga melihat ada maksud lebih besar dalam menangani kasus Trang.
Aktivis Vietnam Pham Doan Trang, Trinh Ba Phuong, Nguyen Thi Tam, dan Do Nam Trung dijatuhi hukuman total 35 tahun di Hanoi. (Screenshot Foto dari media lokal VTV và ANTV)
“Pemerintah tidak dapat bertindak dan menangkap semua pembangkang atau orang yang membuat postingan antipemerintah di Facebook,” katanya kepada VOA. “Pemerintah benar-benar berusaha sangat strategis dalam mengejar orang-orang yang paling berpengaruh. Mereka berusaha mengetahui siapa yang memengaruhi orang lain dan berharap ini dapat mencegah orang lain berbuat serupa.”
Kasus Trang mendorong beberapa pemerintah negara lain menyatakan keprihatinan mengenai situasi HAM di Vietnam, meskipun negara itu memiliki hubungan baik dengan AS dan Uni Eropa. Sekarang ini, Vietnam sedang berusaha membujuk negara-negara anggota Uni Eropa untuk meratifikasi sebuah perjanjian perlindungan investasi. [uh/ab]