Ribuan petani memblokir kereta api dengan menduduki rel kereta di beberapa daerah di India Utara, Kamis (18/2). Mereka berunjuk rasa untuk menekankan permintaan mengenai pencabutan undang-undang reformasi pertanian yang baru.
Samyukta Kisan Morcha (Front Bersama Petani), mengorganisasi blokade kereta api selama empat jam di dua lokasi.
Para pengunjuk rasa tampak duduk di atas rel kereta api di Hapur, Modinagar, Kurukshetra dan beberapa tempat lainnya di negara bagian Haryana, Punjab dan Uttar Pradesh.
“Para petani telah memutuskan bahwa perjuangan untuk membatalkan tiga undang-undang ini terkait dengan kehidupan kami, masa depan kami, anak-anak kami dan makanan sehari-hari kami. Apakah kami akan bertahan dan aset kami bertahan, atau negara ini tidak dapat bertahan karena mereka tidak mendapat apapun untuk dimakan,” kata seorang pengunjuk rasa yang berusia 70 tahun.
Anggota partai kiri berbaris menuju stasiun kereta api, untuk mendukung protes petani di Hyderabad, India, Kamis, 18 Februari 2021.
Otoritas perkeretaapian menghentikan perjalanan kereta di kawasan-kawasan yang terdampak protes.
Pihak berwenang mengerahkan ribuan petugas keamanan di stasiun kereta dan rel kereta untuk mencegah munculnya kekerasan.
Para pengunjuk rasa membawa spanduk dan bendera yang mengecam undang-undang yang disetujui Parlemen pada September lalu. Mereka mengatakan, undang-undang itu akan membuat mereka lebih miskin dan bergantung pada belas kasihan perusahaan-perusahaan.
BACA JUGA: Ribuan Petani India Memblokir Jalan Raya dalam Aksi DemonstrasiProtes berubah menjadi kekerasan saat Hari Republik India pada tanggal 26 Januari, ketika satu kelompok petani berkendaraan traktor menyerbu bangunan abad ke-17, Benteng Merah, di New Delhi. Ratusan polisi dan puluhan petani terluka, dan satu orang pengunjuk rasa meninggal dunia.
Sebelas putaran pembicaraan antara petani dan Menteri Pertanian Narendra Singh Tomar, gagal menghasilkan terobosan apa pun.
Pemerintah mengatakan bahwa tiga undang-undang itu penting untuk memodernisasi pertanian India dan menawarkan untuk menunda pelaksanaannya selama 18 bulan untuk mengatasi keberatan para petani. Petani menolak undang-undang baru itu, dan menuntut pembatalannya. [lj/uh]