Negara-negara ASEAN hari Rabu menyambut gembira sekjennya yang baru, Le Luong Minh, pada saat kelompok regional itu menghadapi beberapa tantangan terbesar dalam 46 tahun sejarahnya.
JAKARTA —
Sekjen ASEAN yang baru itu mengimbau adanya kemajuan dalam kode perilaku untuk Laut Cina Selatan. Pemimpin ASEAN itu juga mengakui berlanjutnya tantangan politik dan ekonomi yang dihadapi kawasan itu selagi mengupayakan integrasi yang lebih besar. Tantangan itu termasuk melambannya ekonomi global, meningkatnya bencana alam, dan ancaman keamanan yang bisa mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan itu. Tantangan utamanya adalah mencari penyelesaian atas sengketa wilayah di Laut Cina Selatan.
Beberapa anggota ASEAN mengklaim kedaulatan atas perairan itu demikian pula negara besar di kawasan itu, Tiongkok.
Dalam pidatonya hari Rabu, Minh secara khusus menyinggung mengenai perlunya sebuah penyelesaian. “Menghadapi perkembangan yang rumit di Laut Cina Selatan, ASEAN harus meningkatkan upaya ke arah perundingan dini dengan Tiongkok untuk mencapai kesepakatan awal ke arah kode prilaku mengenai Laut Cina Selatan,” ujarnya.
Minh adalah mantan wakil menteri luar negeri Vietnam, salah satu dari empat negara ASEAN yang mengklaim kedaulatan atas sebagian Laut Cina Selatan. Filipina, Malaysia dan Brunei juga mengatakan berhak atas perairan itu yang kaya ikan dan menjadi rute perdagangan penting dan dilaporkan kaya minyak dan gas alam.
Para analis mengatakan Minh perlu menjaga sikap netralnya mengingat negara asalnya. Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa juga berbicara mengenai perlunya sikap netral dan keterpaduan sebagai kunci bagi keamanan regional. Ia mengatakan, “Kita harus terus berada di garis depan organisasi regional dan mendukung perdamaian serta stabilitas Asia-Pasifik, kawasan yang menghindari kekerasan dan konflik, dan sebaliknya mendukung penyelesaian damai bagi perselisihan, kemitraan dan perspektif yang mengakui perdamaian dan keamanan sebenarnya merupakan kepentingan bersama yang harus dinikmati bersama dan dipelihara demi kepentingan semua.”
Minh mengambil alih jabatan sekjen ASEAN dari Surin Pitsuwan, pejabat Thailand yang memimpin ASEAN ketika terjadi sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja, perubahan rejim di Birma dan bencana alam yang menghancurkan di seluruh kawasan itu.
Beberapa anggota ASEAN mengklaim kedaulatan atas perairan itu demikian pula negara besar di kawasan itu, Tiongkok.
Dalam pidatonya hari Rabu, Minh secara khusus menyinggung mengenai perlunya sebuah penyelesaian. “Menghadapi perkembangan yang rumit di Laut Cina Selatan, ASEAN harus meningkatkan upaya ke arah perundingan dini dengan Tiongkok untuk mencapai kesepakatan awal ke arah kode prilaku mengenai Laut Cina Selatan,” ujarnya.
Minh adalah mantan wakil menteri luar negeri Vietnam, salah satu dari empat negara ASEAN yang mengklaim kedaulatan atas sebagian Laut Cina Selatan. Filipina, Malaysia dan Brunei juga mengatakan berhak atas perairan itu yang kaya ikan dan menjadi rute perdagangan penting dan dilaporkan kaya minyak dan gas alam.
Para analis mengatakan Minh perlu menjaga sikap netralnya mengingat negara asalnya. Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa juga berbicara mengenai perlunya sikap netral dan keterpaduan sebagai kunci bagi keamanan regional. Ia mengatakan, “Kita harus terus berada di garis depan organisasi regional dan mendukung perdamaian serta stabilitas Asia-Pasifik, kawasan yang menghindari kekerasan dan konflik, dan sebaliknya mendukung penyelesaian damai bagi perselisihan, kemitraan dan perspektif yang mengakui perdamaian dan keamanan sebenarnya merupakan kepentingan bersama yang harus dinikmati bersama dan dipelihara demi kepentingan semua.”
Minh mengambil alih jabatan sekjen ASEAN dari Surin Pitsuwan, pejabat Thailand yang memimpin ASEAN ketika terjadi sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja, perubahan rejim di Birma dan bencana alam yang menghancurkan di seluruh kawasan itu.