Inggris dan empat anggota Persemakmurannya di Asia dan Pasifik, mengumumkan upaya memperluas dan menghidupkan kembali Pengaturan Pertahanan Lima Kekuatan Five Powers Defense Arrangements (FPDA).
FPDA adalah serangkaian perjanjian bantuan timbal-balik berusia 51 tahun yang mencakup Malaysia, Singapura, Selandia Baru, dan Inggris.
Intinya, pakta itu mewajibkan para anggotanya untuk saling berkonsultasi dalam hal adanya ancaman serangan bersenjata terhadap salah satu anggota FPDA dan bersama-sama memutuskan tindakan apa yang harus diambil secara bersama-sama atau secara terpisah. Tidak ada kewajiban khusus untuk campur tangan secara militer.
BACA JUGA: Prabowo: Indonesia Tidak Akan Bergabung dengan Aliansi MiliterPakta itu dibuat tahun 1971, setelah berakhirnya jaminan pertahanan Inggris untuk apa yang ketika itu dikenal sebagai Malaya. Masalah itu muncul pada pertemuan lima Menteri Pertahanan – yang merupakan badan inti FPDA – di sela-sela Dialog Shangri-La tiga hari, yang berakhir di Singapura hari Minggu."
Pada "Pertemuan Menteri Pertahanan Lima negara" atau FDMM, para Menteri membahas cara untuk memperdalam kerja sama yang ada di wewenang konvensional, serta menumbuhkan kerja sama di wilayah non-konvensional dan yang sedang berkembang, untuk memastikan bahwa FPDA tetap relevan dalam mengatasi tantangan keamanan kontemporer," kata Kementerian Pertahanan Singapura dalam sebuah pernyataan.
Menteri senior pertahanan Malaysia, Hishammuddin Hussein, mengatakan pada pertemuan itu, bahwa "kecemasan terbesarnya adalah insiden dan kecelakaan yang tidak diinginkan yang mungkin terlepas dari kendali sehingga menjadi lebih besar dari yang sebenarnya."
Meskipun tidak menyebut nama negara mana pun, ancaman keamanan paling mendesak di kawasan itu termasuk kemungkinan serangan China ke Taiwan dan kecelakaan yang melibatkan rudal nuklir Korea Utara. [ps/lt]