Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengatakan partai-partai Islam harus memiliki program yang lebih konkret untuk merebut suara pada pemilihan umum.
Terkait hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan penurunan popularitas partai berbasis Islam, peneliti lembaga tersebut mengatakan bahwa partai-partai tersebut harus memiliki program bernilai lebih dibandingkan partai-partai nasionalis.
Peneliti LSI Adije Alfaraby mengatakan bahwa partai berbasis massa Islam harus memiliki program yang dekat dengan rakyat untuk merebut suara dalam pemilihan umum 2014.
“Ideologi agama itu menjadi dasar bagi partai-partai Islam untuk bisa membuat program-program yang lebih konkret yang ditawarkan ke masyarakat, mulai dari apa yang bisa ditawarkan partai Islam untuk lapangan pekerjaan, untuk mengatasi pengangguran, mengatasi masalah moral dan seterusnya,” ujar Adjie dalam sebuah diskusi akhir pekan lalu.
Ia menambahkan sebaiknya partai berbasis massa Islam dikurangi dan menjadi sekitar dua partai saja untuk mempermudah masyarakat yang ingin tetap memilih. Ia memprediksi jika dilakukan pembenahan, partai berbasis massa Islam akan mampu merebut sekitar 25 hingga 30 persen suara.
“Nasib partai Islam tergantung pada mereka sendiri. Jika mampu menampilkan perbedaan dari sisi moral, integritas maupun dari sisi kebijakan, maka partai Islam ini tetap dipilih oleh publik,” ujar Adjie.
“Pasar partai Islam masih tetap besar antara 25 sampai 30 persen. Bkan hal yang tabu ketika partai-partai Islam ini mungkin kedepan duduk bersama sehingga muncul mungkin hanya dua partai Islam di pemilu sehingga itu bisa lebih mudah publik yang tetap memilih partai Islam.”
Hasil survei LSI yang dilakukan awal Oktober lalu menunjukkan bahwa dari 1.200 responden, 21 persen memilih Partai Golkar; 17,2 persen memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; 14 persen memilih Partai Demokrat dan 5,2 persen memilih Partai Gerindra, jika pemilu diadakan saat ini.
Sementara itu, partai berbasis Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), masing-masing memperoleh suara di bawah 5 persen dari responden.
Menurut hasil survei LSI, para responden memilih partai nasionalis karena menawarkan program yang lebih bervariasi dibanding partai-partai berbasis massa Islam.
Ketua DPP PKS, Sohibul Iman mengatakan hasil tersebut merupakan pembelajaran menuju Pemilu mendatang.
“Mengenai pendapat dari kalangan pengamat bahwa partai berbasis agama itu sudah tidak laku, itu sudah bukan zamannya, saya katakan itu realitas yang tidak bisa dihapus dari bumi Indonesia. Kami tidak akan memberikan bantahan-bantahan apapun atau sanggahan, biarlah itu publik yang menilai,” ujarnya.
Budayawan dan juga mantan pengurus PPP, Ridwan Saidi, mengatakan bukan hanya partai berbasis massa Islam yang harus berbenah diri melainkan juga seluruh partai yang akan ikut dalam pemilu mendatang. Jika tidak diingatkannya akan ditinggal masyarakat karena masyarakat semakin kritis dalam menilai proses Pemilu sebagai proses demokrasi.
“Proses perubahan politik sedang berlangsung dengan derasnya bukan dalam makna struktural saja tapi dalam makna perilaku. Dalam makna kelembagaan berlangsung dengan proses seleksi yang sangat adil yaitu verifikasi. Karena itu kita harus terima apapun hasil verifikasi, jikalau itu hanya empat sampai enam partai itu harus diterima,” ujar Ridwan.
Peneliti LSI Adije Alfaraby mengatakan bahwa partai berbasis massa Islam harus memiliki program yang dekat dengan rakyat untuk merebut suara dalam pemilihan umum 2014.
“Ideologi agama itu menjadi dasar bagi partai-partai Islam untuk bisa membuat program-program yang lebih konkret yang ditawarkan ke masyarakat, mulai dari apa yang bisa ditawarkan partai Islam untuk lapangan pekerjaan, untuk mengatasi pengangguran, mengatasi masalah moral dan seterusnya,” ujar Adjie dalam sebuah diskusi akhir pekan lalu.
Ia menambahkan sebaiknya partai berbasis massa Islam dikurangi dan menjadi sekitar dua partai saja untuk mempermudah masyarakat yang ingin tetap memilih. Ia memprediksi jika dilakukan pembenahan, partai berbasis massa Islam akan mampu merebut sekitar 25 hingga 30 persen suara.
“Nasib partai Islam tergantung pada mereka sendiri. Jika mampu menampilkan perbedaan dari sisi moral, integritas maupun dari sisi kebijakan, maka partai Islam ini tetap dipilih oleh publik,” ujar Adjie.
“Pasar partai Islam masih tetap besar antara 25 sampai 30 persen. Bkan hal yang tabu ketika partai-partai Islam ini mungkin kedepan duduk bersama sehingga muncul mungkin hanya dua partai Islam di pemilu sehingga itu bisa lebih mudah publik yang tetap memilih partai Islam.”
Hasil survei LSI yang dilakukan awal Oktober lalu menunjukkan bahwa dari 1.200 responden, 21 persen memilih Partai Golkar; 17,2 persen memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; 14 persen memilih Partai Demokrat dan 5,2 persen memilih Partai Gerindra, jika pemilu diadakan saat ini.
Sementara itu, partai berbasis Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), masing-masing memperoleh suara di bawah 5 persen dari responden.
Menurut hasil survei LSI, para responden memilih partai nasionalis karena menawarkan program yang lebih bervariasi dibanding partai-partai berbasis massa Islam.
Ketua DPP PKS, Sohibul Iman mengatakan hasil tersebut merupakan pembelajaran menuju Pemilu mendatang.
“Mengenai pendapat dari kalangan pengamat bahwa partai berbasis agama itu sudah tidak laku, itu sudah bukan zamannya, saya katakan itu realitas yang tidak bisa dihapus dari bumi Indonesia. Kami tidak akan memberikan bantahan-bantahan apapun atau sanggahan, biarlah itu publik yang menilai,” ujarnya.
Budayawan dan juga mantan pengurus PPP, Ridwan Saidi, mengatakan bukan hanya partai berbasis massa Islam yang harus berbenah diri melainkan juga seluruh partai yang akan ikut dalam pemilu mendatang. Jika tidak diingatkannya akan ditinggal masyarakat karena masyarakat semakin kritis dalam menilai proses Pemilu sebagai proses demokrasi.
“Proses perubahan politik sedang berlangsung dengan derasnya bukan dalam makna struktural saja tapi dalam makna perilaku. Dalam makna kelembagaan berlangsung dengan proses seleksi yang sangat adil yaitu verifikasi. Karena itu kita harus terima apapun hasil verifikasi, jikalau itu hanya empat sampai enam partai itu harus diterima,” ujar Ridwan.