Mahfud MD: Kita-Kita Lebih Suka Prabowo Pimpin Oposisi

Bagi warga Yogya seperti Dadang Hermanto, pertemuan Jokowi dan Prabowo di MRT, Sabtu (13/7) lalu adalah upaya meredam gejolak, bukan kesempatan bergabung ke pemerintahan. Sebagai rakyat, kata Dadang kepada VOA, dia tetap berharap Prabowo tidak berubah haluan.

Dadang Hermanto. (Foto dok pribadi).

“Kalau menurut saya, sebaiknya Pak Prabowo tetap di oposisi, karena bisa mengontrol pemerintah. Kalau dia masuk ke pemerintah, dia tidak bisa galak lagi. Tidak bisa mengontrol. Ibarat main bola, nanti Pak Jokowi tidak ada lawannya,” kata Dadang yang mendukung Jokowi di Pilpres kemarin.

Begitupun harapan Dadang kepada partai yang masih bimbang seperti PAN dan Demokrat. Mereka harus konsisten dengan pilihan sejak Pemilu lalu, yang tidak pro pemerintah. “Kalau tidak konsisten terus bagaimana? Lucu, kayak anak kecil. Dikasih mainan baru terus berpindah ke lain hati ha..ha...haa...,” kata Dadang beralasan.

Indonesia Butuh Oposisi Kuat

Mantan Ketua MK, Mahfud MD juga berpendapat sama. Kepada sejumlah media di Yogyakarta Senin (15/7) siang, Mahfud menyebut pertemuan Prabowo dan Jokowi harus diartikan, bahwa semua pihak kini kembali ke posisi konstitusional.

“Itulah yang disebut rekonsilisasi. Rekonsiliasi itu masing-masing kembali ke tugas konstitusional, baik yang menang Pilpres maupun yang kalah. Dimana posisinya? Yang menang mengelola pemerintahan, yang kalah mengawasi pemerintahan. Tidak boleh bermusuhan di luar jalur-jalur itu. karena negara ini harus berjalan,” ujar Mahfud.

Mahfud MD. (Foto:VOA/ Nurhadi)

Mahfud menyinggung pidato pertama Jokowi sebagai presiden terpilih, yang disampaikan Minggu malam di Sentul, Jawa Barat. Mengutip pidato itu, Mahfud mengatakan Jokowi membuka ruang asal menjadi oposisi yang terhormat, karena oposisi itu juga memiliki peran mulia dalam demokrasi. Jokowi, tambah Mahfud, membuka opsi adanya kekuatan kontrol di DPR yang dilakukan oleh Prabowo atau partai lain.

“Dan rakyat lebih suka, seperti kita-kita ini, agar Prabowo memimpin oposisi di parlemen sehingga kekuatannya kira-kira 36 persen suara, dari 4 partai, Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat. Kalau itu bergabung, itu sudah lumayan. Sekarang hanya PKS yang belum mau bergabung dengan pemerintah. PKS itu hanya 8 persen, berarti nanti kekuatannya 92 persen lawan 8 persen. Itu tidak seimbang, tidak sehat bagi kehidupan demokrasi konstitusional kita,” papar Mahfud beralasan.

Memang tidak ada larangan bagi partai manapun untuk bergabung dengan pemerintah. Pilihan itu, kata Mahfud bisa dimaklumi. Menurutnya, politik memiliki dua pemaknaan yang bisa diambil oleh partai. Pemaknaan pertama yang sifatnya lebih mulia, adalah politik untuk melaksanakan tugas-tugas negara. Namun, politik juga bermakna kurang mulia karena menjadi proses perburuan kekuasaan. “Silahkan saja mau mengambil politik dalam artian itu. Tetapi politik dalam tugas konstitusional, itu seharusnya berbagi tugas,” imbuh Mahfud.

Dalam pidatonya di Sentul, Jokowi memang sedikit menyinggung soal oposisi.

“Dalam demokrasi, mendukung mati-matian seorang kandidat itu boleh. Mendukung dengan militansi yang tinggi itu juga boleh. Menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Silakan. Asal jangan oposisi menimbulkan dendam. Asal jangan oposisi menimbulkan kebencian. Apalagi disertai dengan hinaan, cacian, dan makian. Kita memiliki norma-norma agama, etika, tata krama, dan budaya yang luhur,” kata Jokowi.

Menunggu Ketegasan PAN dan Demokrat

Dalam perkembangannya, sikap-sikap partai dalam koalisi pendukung Prabowo menyangkut posisi mereka ke depan memang belum jelas. Baru PKS yang bisa dinilai secara tegas akan mengambil jarak dengan pemerintahan Jokowi. Elit-elit Gerindra, PAN dan Demokrat masih berbeda pendapat mengenai pelabuhan yang akan didekati di periode kedua Jokowi ini.

Ahmad Sabiq. (Foto: dok pribadi)

Pengamat politik dari FISIP, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Ahmad Sabiq setuju dengan aspirasi banyak pihak. Kepada VOA dia mengatakan, pertemuan pertemuan kedua kandidat dalam Pilpres 2019 Sabtu lalu adalah hal yang biasa saja. Sesuatu yang memang seharusnya dilakukan oleh politisi yang mengikuti kontestasi. Hubungan baik setelah kompetisi usai menunjukkan sikap kenegarawanan. Tetapi, bukan bermakna Prabowo harus masuk ke pemerintahan.

“Kaitannya dengan posisi Prabowo, sebagai pihak yang pada saat ini belum memenangkan pemilihan presiden, menurut saya sebaiknya tetap berada pada posisi sebagai oposisi. Mengkritisi dan terus menjadi kekuatan pengontrol dan penyeimbang bagi pemerintah,” kata Ahmad Sabiq.

Tidak hanya bagi Prabowo, posisi Gerindra juga lebih tepat duduk di kursi oposisi di DPR. Jika masuk ke pemerintahan ke depan, kata Ahmad Sabiq, akan menjadi pilihan yang lucu. Masyarakat tidak akan memberikan respon positif bagi Gerindra. Pilihan yang sama sebaiknya diambil PAN dan Demokrat justru agar dihormati masyarakat pemilih.

Ahmad Sabiq mengingatkan, menjadi oposisi tidak selamanya merugikan secara politik. Dia menyebut, ketika PDIP konsisten menjadi posisi selama 2 periode pemerintahan SBY, dukungan suara dari pemilih semakin kuat. Begitu pula dengan PKS yang konsisten beroposisi dalam lima tahun pemerintahan Jokowi periode pertama, dalam Pemilu 2019 ini memanen kenaikan suara.

Mahfud MD: Kita-Kita Lebih Suka Prabowo Pimpin Oposisi

“PAN dan Demokrat harus belajar, berpolitik itu tidak sekadar kalah atau menang, dan bisa mendapatkan sesuatu. Tetapi juga terkait dengan nilai-nilai. Partai-partai itu juga didirikan atas dasar nilai atau ideologi, sehingga mereka juga harus bisa memegang teguh ideologi mereka itu,” kata Ahmad.

Prabowo memang tidak bisa memaksa partai-partai lain untuk mengambil kursi oposisi. Namun, dia bisa memberi contoh dengan bersikap tegas dan menjaga kehormatan politik, meskipun kalah dalam Pemilu. Sedangkan bagi para pendukung Prabowo, Ahmas Sabiq meminta pertemuan dengan Jokowi tidak dimaknai sebagai pembentukan koalisi. Sejauh ini, dia membaca langkah itu sekedar untuk menunjukkan sikap positif atas hasil Pemilu lalu.

Satu hal yang pasti, kata Ahmad Sabiq, Indonesia membutuhkan koalisi partai yang mau mengambil peran oposisi. “Kita butuh oposisi yang kuat. Jangan semuanya berorkestrasi untuk memberikan stempel bagi kebijakan pemerintah, tetapi juga ada yang terus mengkritisi. Membuat pemerintah terus on the right track,” imbuhnya. [ns/ab]