Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada Senin (16/12) memulai proses persidangan atas pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol, yang telah diberhentikan sementara dari jabatannya akibat pemberlakuan darurat militer yang gagal.
Yoon dimakzulkan oleh parlemen Korea Selatan pada hari Sabtu (14/12) atas upaya singkatnya untuk menangguhkan pemerintahan sipil, dan menjerumuskan negara tersebut ke dalam kekacauan politik setelah bertahun-tahun.
Mahkamah Konstitusi memiliki waktu sekitar enam bulan untuk menentukan apakah akan mendukung pemakzulan tersebut.
Pemilihan umum harus diselenggarakan dalam kurun dua bulan apabila Yoon akhirnya dicopot dari jabatannya.
BACA JUGA: Pemimpin Oposisi Korsel: Pemakzulan Yoon adalah Cara Terbaik Pulihkan KetertibanMahkamah secara resmi memulai persidangan pada pukul 10 pagi waktu setempat pada Senin, kata seorang juru bicara kepada kantor berita AFP.
Perdana Menteri Han Duck-soo menjabat sebagai pemimpin sementara menggantikan Yoon.
Sebuah penyelidikan terpisah terhadap Yoon dan lingkaran dalamnya terkait pemberlakuan darurat militer pada 3 Desember lalu terus berlangsung di tengah kekacauan yang semakin dalam.
Yoon masih dicekal sementara penyelidikan berlangsung.
Jaksa penuntut mengatakan dalam pernyataan pers pada hari Minggu (15/12) bahwa mereka telah memanggil Yoon untuk diinterogasi terkait tuduhan pemberontakan, “tetapi ia menolak untuk mematuhinya.”
Mereka mengatakan akan mengeluarkan “panggilan kedua”, yang dilaporkan kantor berita Yonhap akan dilakukan pada Senin.
Unjuk rasa massal menentang Yoon, dengan unjuk rasa kecil yang mendukungnya, telah mengguncang ibu kota Korea Selatan sejak Yoon mengeluarkan perintah darurat militer.
Pengunjuk rasa di kedua kubu telah berjanji akan terus memberikan tekanan sementara Mahkamah Konstitusi menimbang nasib Yoon.
Polisi menangkap kepala Komando Intelijen Pertahanan saat ini dan sebelumnya pada hari Minggu terkait tuduhan pemberontakan, menurut laporan Yonhap.
Jaksa penuntut mengatakan, mereka juga sedang mengupayakan surat perintah penangkapan terhadap kepala Komando Perang Khusus Angkatan Darat Kwak Jong-keun, menurut Yonhap.
Kwak dituduh mengirim pasukan khusus ke parlemen selama upaya darurat militer, yang memicu konfrontasi dramatis antara tantara dan staf parlemen.
Ketua partai Yoon yang sedang berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang tidak dikaitkan dengan upaya darurat militer dan menyatakan dukungannya terhadap pemakzulan Yoon, mengatakan pada hari Senin bahwa ia akan mengundurkan diri.
“Saya dengan tulus meminta maaf kepada semua orang yang telah menderita karena insiden darurat militer,” kata Han Dong-hoon dalam konferensi pers di Seoul. [rd/rs]