Mahkamah Konstitusi Thailand menyatakan akan menyampaikan putusannya hari Rabu (7/5) mengenai tuduhan penyalahgunaan kekuasaan oleh Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.
Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang dapat diberhentikan dari jabatannya jika didapati bersalah, telah membela dirinya di hadapan mahkamah di Bangkok, hari Selasa (6/5). Tuduhan itu terkait penggantian kepala dewan keamanan nasional pada tahun 2011.
Menurut para pengecamnya, langkah tersebut tidak konstitusional dan dimaksudkan untuk menguntungkan Partai Pheu Thai yang dipimpin Yingluck.
Secara terpisah, Komisi Anti-korupsi Thailand telah menuduh Yingluck melalaikan kewajiban terkait program pembelian beras oleh pemerintah yang oleh para pengecamnya disebut pemborosan dan korup.
Perdana Menteri Yingluck telah melewati protes berbulan-bulan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahannya. Tetapi kasus-kasusnya di pengadilan sekarang ini menjadi tantangan baru bagi pemerintahannya.
Menurut para pengecamnya, langkah tersebut tidak konstitusional dan dimaksudkan untuk menguntungkan Partai Pheu Thai yang dipimpin Yingluck.
Secara terpisah, Komisi Anti-korupsi Thailand telah menuduh Yingluck melalaikan kewajiban terkait program pembelian beras oleh pemerintah yang oleh para pengecamnya disebut pemborosan dan korup.
Perdana Menteri Yingluck telah melewati protes berbulan-bulan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahannya. Tetapi kasus-kasusnya di pengadilan sekarang ini menjadi tantangan baru bagi pemerintahannya.