Mantan PM Pakistan Nawaz Sharif ditahan, Sabtu (14/7), satu hari setelah dua serangan maut mengguncang masa kampanye pemilu dan menewaskan lebih dari 130 orang, termasuk salah seorang kandidatnya.
Di provinsi Baluchistan, Pakistan Baratdaya, seorang pembom bunuh diri menewaskan 128 orang, Jumat (13/7), termasuk seorang politisi yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPRD tingkat provinsi. Empat lainnya tewas dalam serangan di Pakistan Barat laut. Kedua serangan itu menyebarkan kepanikan ke berbagai penjuru negara itu.
Polisi berupaya membubarkan pendukung mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif di Lahore, Pakistan, Jumat, 13 Juli 2018.
Kedua serangan tersebut berlangsung beberapa jam sebelum Sharif kembali ke tanah airnya dari London, bersama putrinya, Maryam, untuk menghadapi vonis hukuman penjara 10 tahun atas tuduhan korupsi. Maryam sendiri menghadapi vonis hukuman tujuh tahun penjara. Mushahidullah Khan, juru bicara partainya Sharif, Liga Muslim Pakistan, mengatakan, Sabtu (14/7), mantan PM itu dan putrinya ditahan di penjara Adiala, di luar ibukota Islamabad.
Pintu gerbang penjara Adiala di Rawalpindi, Pakistan, 8 Juli 2006. (Foto: dok).
Sharif selama ini menyerukan kepada para pendukungnya untuk memberikan suara mereka kepada kandidat-kandidat dari partainya.
Khan mengatakan, Sharif akan mengajukan banding atas vonis tersebut dan mengajukan permohonan pembebasan dengan jaminan sebelum tenggat waktu, Senin. Sharif masih akan menghadapi dua pengadilan korupsi lainnya, yang keduanya akan dilangsungkan di dalam penjara.
Kelompok ISIS mengaku bertanggung jawab atas pemboman di Baluchistan yang juga mengakibatkan 300 lainnya terluka itu. Tapi tidak memberikan alasan mengapa mereka melakukan pemboman itu.
Menjelang kepulangan Sharif, polisi melakukan penggerebekan di Lahore, dan menangkap sejumlah anggota Liga Muslim Pakistan sehingga mereka tidak bisa menyambut kedatangan Sharif di bandara.
Selama pemerintahannya, Sharif sering mengecam keterlibatan militer dalam urusan sipil dan usaha militer dalam memerangi para ekstremis. Kelompok-kelompok advokasi HAM menuduh militer berusaha mempertahankan pengaruhnya dalam politik di negara itu dengan menjauhkan Sharif dari kekuasaan. Militer membantah tuduhan itu. [ab]