Mantan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif akan dibawa pergi dengan helikopter ke ibukota Islamabad, pada waktu ia kembali hari Jumat (13/7) ke Pakistan dari London, untuk menghadapi hukuman 10 tahun penjara atas dakwaan korupsi, kata para pejabat anti-korupsi.
Sharif, yang dijadwalkan tiba di kota Lahore, pada pukul 6 sore, akan didampingi puterinya, Mariam, yang dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara. Keduanya berada di London untuk mengunjungi istri Sharif yang sedang sakit, sewaktu pengadilan Pakistan memvonis mereka bersalah atas tuduhan korupsi dan menjatuhkan hukuman penjara terhadap mereka.
Para pejabat itu berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang berbicara kepada media.
Menantu lelaki Sharif sekarang ini sedang menjalani hukuman satu tahun penjara atas tuduhan yang sama, yang berawal dari pembelian apartemen-apartemen mewah di Inggris, yang menurut pengadilan dibeli dengan uang yang diperoleh secara tidak sah.
Sharif diperkirakan akan mengajukan banding atas vonis itu dan mengupayakan pembebasan dengan jaminan.
Menjelang kepulangan Sharif, polisi menggelar operasi di Lahore, menangkapi sejumlah petugas partai Liga Muslim Pakistan Sharif, untuk mencegah mereka menyambut kedatangannya di bandara.
Dalam pesan video yang kabarnya dibuat dalam perjalanan udaranya menuju Pakistan, Jumat (13/11), Sharif mengatakan ia kembali meskipun tahu ia akan dibawa langsung ke penjara.
Sharif telah dilarang berpartisipasi di politik. Saudaranya, Shahbaz Sharif, kini memimpin Liga Muslim Pakistan dan berupaya keras untuk terpilih kembali pada pemilu 25 Juli mendatang.
Dalam pernyataan kepada para pendukungnya yang ditayangkan televisi dari London sebelumnya pekan ini, Sharif mengatakan ia tidak takut akan penjara dan meminta orang-orang agar memberi suara untuk partainya.
Ia juga menggunakan kesempatan itu untuk kembali mengkritik militer yang sangat berkuasa di Pakistan, yang telah memimpin negara itu secara langsung maupun tidak langsung pada hampir sebagian besar dari 71 tahun usia negara itu, seraya menyatakan Pakistan kini memiliki “negara di atas negara.” [uh]