Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan berdasarkan hasil penelusuran whole genome sequencing (WGS) diketahui bahwa kasus COVID-19 yang terjadi di DKI Jakarta, Kudus dan Bangkalan mayoritas adalah virus hasil mutasi dari India yang dinamakan virus corona B1617.2.
“Beberapa daerah seperti Kudus, DKI Jakarta dan juga di Bangkalan memang sudah terkonfirmasi varian deltanya atau B1617.2 atau juga varian dari India mendominasi,” ujar Budi usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/6).
Menurutnya, varian baru yang tingkat penularannya lebih cepat namun tidak lebih mematikan hal ini merupakan salah satu penyebab kembali tingginya kasus COVID-19 di tiga daerah tersebut.. Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah akan melakukan beberapa strategi penting, termasuk yakni mempercepat program vaksinasi COVID-19. Presiden Joko Widodo, kata Budi, ingin sebisa mungkin mencapai target imunisasi sebanyak 700 ribu dosis per hari, dan diharapkan bisa mencapai satu juta suntikan per hari pada Juli mendatang.
“Untuk itu beliau sudah menugaskan TNI dan Polri untuk mendampingi bersama-sama dengan vaksinasi program melalui pemerintah daerah untuk bisa melakukan vaksinasi sampai 400 ribu per hari. Sehingga 600 ribu per hari akan melalui jalur pemerintah daerah sedangkan 400 ratus ribu per hari akan dilakukan melalui jalur sentra TNI dan Polri,” jelasnya.
Strategi kedua adalah implementasi penerapan protokol kesehatan di lapangan dengan tegas. Menurutnya, penyebab lain naiknya kasus positif corona adalah sudah banyak masyarakat yang abai dalam menerapkan protokol kesehatan. Strategi selanjutnya, katanya, pemerintah akan kembali memperkuat strategi “3T” yakni testing, tracing dan treatment.
“Untuk implementasi di lapangan Bapak Presiden menekankan sekali lagi bahwa protokol kesehatan harus dijalankan dengan disiplin sesuai dengan aturan PPKM mikro yang sudah ada, karena memang banyak. Aturannya sudah baik untuk daerah merah, oranye, kuning tapi implementasi di lapangannya yang perlu disiplinkan,” tuturnya.
Pemerintah Terlambat
Ahli Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan sebenarnya mutasi virus corona ini bisa dicegah sedari awal, dengan cara melakukan karantina wilayah, memperkuat strategi “3T” (testing, tracing, treatment) dan menggenjot program vaksinasi. Namun, katanya pemerintah terlambat melakukan hal tersebut.
“Kenapa sih kita tidak mau antisipasi? Kebakaran pasti terjadi, terus bilang ya sudah nanti kalau kebakaran baru kita padamkan, bukan berusaha mencegah kebakaran. Tapi menunggu akan memadamkan kebakaran. Itu kan cara berprinsip yang salah, membiarkan kebakaran terjadi, mau dipadamkan kalau apinya sudah terlalu luas, rumahnya sebagian sudah terbakar,” ungkap Pandu kepada VOA.
Menurutnya, jika dari awal pemerintah konsisten menekan perebakan wabah virus corona maka virus jenis RNA tersebut tidak akan mudah bermutasi.
“Karena kita membiarkan proses mutasi itu terjadi, kenapa terjadi? karena proses penularannya tidak dicegah. Selama proses penularannya tidak dicegah, selama itulah virus akan bermutasi. Kalau virusnya tidak bereplikasi ya tidak akan bermutasi,” tambahnya.
Pandu mengatakan selama ini pemerintah tidak mau melakukan karantina sebuah wilayah di Indonesia yang cukup besar dengan alasan tidak mau memperburuk kondisi perekonomian. Padahal, katanya jika merujuk kepada negara-negara lain yang telah melakukan kebijakan lockdown, sampai saat ini tidak ada negara yang bangkrut. Maka dari itu seharusnya, pemerintah bisa menerapkan kebijakan lockdown tersebut minimal di wilayah yang termasuk ke dalam zona merah.
BACA JUGA: Merebak di Jawa Tengah, Varian Delta Mengelabui Sistem Imun“Kalau ada satu kejadian, misalnya di Kudus, Karantina Kudus. Isolasi tidak boleh ada yang masuk dan keluar. Lakukan testing. lacak, isolasi, vaksinasi juga, Madura juga sama. Maka virus yang mutasinya ditakutkan tidak akan beredar ke luar Madura, tidak akan ke luar Kudus. Tapi sekarang sudah keluar semua, menyebar di Jakarta salah satunya,” jelasnya.
PPKM Mikro Diperpanjang
Dalam kesempatan yang sama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan kembali memperpanjang kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro pada periode 15 -28 Juni 2021. Ia menjelaskan, dalam kebijakan tersebut ketentuan yang ada tidak berubah, yakni untuk daerah yang berada di zona merah atau risiko tinggi aturan untuk bekerja dari rumah (work from home/WFH) harus mencapai 75 persen. Sementara untuk daerah yang masuk ke dalam zona oranye (sedang) dan zona kuning porsi untuk yang melakukan WFH sebesar 50 persen.
“Kemudian kalau kegiatan belajar mengajar mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh Kemendikbud Ristek, namun untuk daerah merah 100 persen daring. Jadi kemarin sudah ada yang tatap muka terbatas, dua hari (dalam seminggu) dan (maksimal) dua jam. Namun untuk daerah merah ditetapkan mengikuti PPKM Mikro, jadi kecamatan yang merah, itu secara online dua minggu, dan pada periode ini 15-28 Juni adalah sebagian besar sudah libur anak sekolah,” ungkap Airlangga.
Sementara itu, jam operasional pusat perbelanjaan seperti mall dan restoran diizinkan buka hingga pukul 21.00 WIB dengan kapasitas maksimal 50 persen. Kemudian untuk tempat ibadah yang berada di zona merah akan ditutup terlebih dahulu.
Pemerintah pun, kata Airlangga, telah menambah jumlah tempat tidur khusus bagi pasien isolasi dan ICU COVID-19. Dijelaskannya, jumlah tempat tidur di wilayah zona merah atau daerah yang tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy ratio/BOR) di rumah sakit di atas 60 persen, telah ditambah hingga 40 persen. Selain itu, agar beban rumah sakit berkurang pemerintah telah mengirimkan pasien COVID-19 di Kudus ke rumah sakit rujukan terdekat yakni ke Semarang, dari Bangkalan, Madura, ke Surabaya.
“Kemudian pemerintah juga menyiapkan hotel-hotel untuk isolasi yang tentunya ini akan terus dilaksanakan dan ini juga terutama untuk di daerah seperti Jakarta, kemudian pemerintah mendorong akselerasi vaksinasi, yang melibatkan TNI dan Polri, dan juga pemerintah mendorong percepatan pelaksanaan pengecekan genome sequencing, yang selama ini dua minggu akan ditekan menjadi satu minggu,” jelasnya.
Penambahan tempat tidur, katanya, juga dilakukan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Kemayoran di Jakarta pusat menjadi 7.937 tempat tidur. Sampai saat ini, yang sudah terisi sebanyak 5.028. [gi/ab]