Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan varian baru virus corona yang sudah masuk ke Indonesia sejauh ini ada tiga, yakni B117 dari Inggris, B1351 dari Afrika Selatan dan, yang terbaru, B1617 dari India. Penemuan ini tentunya menjadi perhatian utama pemerintah mengingat berdasarkan WHO, ketiga varian ini termasuk ke dalam kategori varian yang relatif berbahaya.
Budi menjelaskan, masuknya varian-varian baru virus ini ke Indonesia berasal dari pekerja migran Indonesia (PMI) yang telah kembali pulang dari Arab Saudi, Afrika, India dan Malaysia dan terkonsentrasi di provinsi Sumatera dan Kalimantan.
BACA JUGA: Menkes: Varian Virus Corona asal India dan Afsel Sudah Masuk ke Indonesia“Varian dari Inggris yang kebanyakan masuknya sudah mulai bulan Januari dan ini beredar di daerah Jawa, Sumatera dan juga Kalimantan, ada juga di Bali. Berikutnya adalah varian atau mutasi dari Afrika Selatan ini hanya kita temui 1 di Bali; dan berikutnya yang akhir-akhir ini cukup banyak masuk ke Indonesia adalah varian dari India dan varian ini banyak kita temui di Sumatera Selatan dan di Kalimantan Tengah,” ungkap Budi seusai Rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/5).
Maka dari itu, Budi berpesan kepada seluruh masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Menurutnya, hal tersebut akan cukup ampuh untuk mencegah penularan dari berbagai hasil mutasi virus corona yang sudah masuk ke Indonesia.
Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 10 Mei 2021 mengatakan varian atau mutasi virus Corona banyak ditemukan di Sumatera dan Kalimantan (biro Setpres).
Selain itu, pihak Kementerian Kesehatan juga akan menerapkan strategi “3T” (testing, tracing and treatment) secara ketat agar varian baru virus ini tidak semakin menular ke berbagai daerah lainnya.
Antisipasi Kenaikan Kasus Pasca Libur Lebaran
Berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa selalu terjadi kenaikan kasus positif corona yang cukup signifikan pasca liburan panjang, pihak Kementerian Kesehatan, ujar Budi, telah mempersiapkan berbagai fasilitas, termasuk meningkatkan ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ICU, obat-obatan dan oksigen.
Budi menjelaskan kapasitas tempat tidur di rumah sakit secara nasional mencapai 390.000. Dari jumlah tersebut yang bisa dipakai untuk isolasi pasien COVID-19 sekitar 70.000. Lanjutnya, untuk tempat tidur di ruang ICU secara nasional sudah tersedia 22.000, namun yang bisa dipakai untuk pasien COVID-19 sebanyak 7.500.
Pekerja kesehatan berbicara melalui walkie-talki di ruang isolasi untuk pasien virus corona (Covid-19) di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta, 13 Mei 2020. (Foto: Reuters)
“Saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa kapasitas rumah sakit dan ICU yang kita miliki itu masih tiga kali lebih besar daripada kapasitas tempat tidur dan ICU yang kita dedikasikan untuk COVID-19. Tiga kali lebih besar kapasitas kita dibandingkan yang kita dedikasikan untuk COVID-19 yaitu sekitar 70.000 untuk tempat tidur isolasi dan 7500 untuk ICU khusus COVID-19,” ungkap Budi.
Sampai saat ini, dari kapasitas 70.000 tempat tidur untuk isolasi pasien COVID-19, sudah terisi sebanyak 23.000. Sedangkan untuk tempat tidur di ICU sudah terisi sekitar 2.500 dari 7.500 yang sudah disiagakan.
Your browser doesn’t support HTML5
Menkes: Varian Baru Virus Corona Paling Banyak Ditemukan di Sumatera dan Kalimantan
“Jadi dari status yang ada sekarang yang ada masuk di rumah sakit kita masih punya room dua kali lipat di atasnya. Kalaupun naik nanti kasus konfirmasinya, dan kalau itu tembus kita masih punya kapasitas rumah sakit yang kita bisa konversi menjadi tempat COVID itu tiga kali di atasnya. Jadi mudah-mudahan room-nya kita masih ada,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini, Budi menekankan agar pemerintah daerah mengantisipasi kenaikan kasus pasca libur lebaran nanti. Pasalnya, delapan provinsi, yakni Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT), mencatat tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) sudah cukup tinggi.
BACA JUGA: Daerah Minta Pusat Konsisten Soal Larangan Mudik“Mungkin topik yang jadi ini pesannya di sini adalah tolong bantu teman-teman dari pemda agar bisa memonitor dan mempersiapkan rumah sakit, alat kesehatan, dokter dan tenaga kesehatan yang disana,” tuturnya.
Vaksinasi Massal COVID-19
Sampai saat ini pemerintah, kata Budi, sudah menyuntikkan vaksin COVID-19 sebanyak 22 juta dosis. Perkembangan vaksinasi massal ini, diakui Budi, mengalami sedikit penurunan penyuntikan di bulan April karena keterbatasan stok vaksin, padahal pada Maret lalu pihaknya sudah berhasil melakukan penyuntikan sebanyak 500.000 dosis. Meski begitu, dengan berbagai vaksin yang telah tiba di Indonesia pada Mei ini ia optimistis pemerintah bisa melakukan vaksinasi sebanyak 1 juta dosis per bulan.
Seorang petugas kesehatan menyiapkan dosis vaksin AstraZeneca dalam program vaksinasi massal untuk Wisata Zona Hijau di Sanur, Bali, 23 Maret 2021. (Foto: REUTERS/Nyimas Laula)
“Sehingga pesan saya ke seluruh aparat di daerah kita mulai genjot lagi, karena jumlah stok vaksinnya sudah cukup di bulan Mei sesudah lebaran segera kita genjot lagi vaksinasinya untuk bisa naik. Kalau bisa kita coba menyentuh 1 juta per bulan di bulan Juni karena kapasitas vaksinnya kita sekarang sudah cukup,” jelasnya.
Lanjutnya, dilaporkan hanya ada tiga provinsi yang laju vaksinasi kepada kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) cukup tinggi yakni DKI Jakarta, Bali dan Yogyakarta yang mencapai di atas 10 persen dari populasi. Ia pun berpesan kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengutamakan pemberian vaksin kepada lansia, karena tingkat resiko keparahanan dan kematiannya yang cukup tinggi.
Perpanjangan PPKM Mikro
Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah kembali memperpanjang kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro tahap ke-8.
“Kita lihat dalam pelaksanaan PPKM Mikro tahap ke-8 yaitu tanggal 18-31 Mei akan diperpanjang dengan cakupan tetap di 30 provinsi, tentu 18-31 Mei ini adalah periode daripada pasca mudik hari raya lebaran,” ungkap Airlangga.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tarif vaksinasi gotong royong sebesar Rp500.000. (Foto: Biro Setpres)
Perpanjangan PPKM Mikro dilakukan karena adanya tren kenaikan kasus corona. Ia menjelaskan dari 30 provinsi yang memberlakukan kebijakan PPKM Mikro, sebanyak 11 provinsi mengalami kenaikan COVID-19. Adapun lima provinsi yang mengalami peningkatan kasus positif cukup signifikan yakni Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Aceh dan Kalimantan Barat. Menurutnya, kenaikan kasus ini mayoritas disebabkan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI).
“Kalau kita lihat kasus harian yang menyebabkan 7 provinsi yang tingkat BOR nya di atas 50 persen yaitu Sumatera Utara 63,4 persen, Riau 59,1 persen, Kepulauan Riau 59,9 persen, Sumatera Selatan 56,6 persen, Jambi 56,2 persen, Lampung 50,8 persen, dan Kalimantan Barat 50.6 persen,” jelasnya.
Vaksinasi Gotong Royong
Airlangga juga menjelaskan bahwa harga untuk mekanisme vaksinasi gotong royong sudah ditentukan sebesar Rp500.000. Saat ini, katanya sudah tersedia vaksin COVID-19 dengan merek Sinopharm sebanyak 500.000 dosis dari kontrak yang mencapai 7,5 juta dosis. Selain Sinopharm, vaksin yang akan digunakan dalam vaksinasi gotong royong ini adalah Cansino yang sudah dipersiapkan sebanyak 5 juta dosis.
“Harga sudah ditetapkan harga vaksin Rp375.000 per dosis dan penyuntikan Rp125.000 sehingga totalnya Rp500.000. Diharapkan sudah bisa dilaksanakan di akhir bulan Mei, kemudian ini juga sudah memperoleh sertifikasi baik dari BPOM maupun dari MUI,” paparnya.
Mudik Lebaran
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan terjadi kenaikan mobilitas masyarakat yang ingin mudik sebelum pemberlakukan larangan mudik yakni 22 April-5 Mei sebanyak 20-30 persen.
Namun, terjadi penurunan mobilitas yang siginifikan dari masyarakat pada periode 6-9 Mei dari sisi transportasi udara sebanyak 90 persen, laut dan kereta api 90 persen, dan jalur darat 40 persen. Meski begitu, dari hasil survei diketahui masih ada sejumlah masyarakat yang nekat ingin pulang ke kampung halamannya.
Your browser doesn’t support HTML5
Larangan Mudik Lebaran di Tengah Pandemi
“Selanjutnya dari survei terlihat bahwa mudik ini masih bisa terjadi lagi cukup tinggi mungkin besok dan lusa . Oleh karenanya kami mengimbau kepada saudara-saudara kita tidak melakukan mudik,” ungkap Menhub Budi.
Lebih lanjut, Budi juga menjelaskan bahwa ada sekitar 22 persen atau 3,6 juta masyarakat yang dalam arus balik Minggu (16/5) atau H plus 2 lebaran. Untuk mencegah penyebaran kasus COVID-19, pihak Kemenhub mengimbau kepada masyarakat untuk menunda kepulangan agar masyarakat tidak berkumpul di tempat yang sama pada waktu bersamaan dalam jumlah yang cukup banyak.
“Terkait dengan penggunaan pesawat udara tadi sudah disetujui bahwa tidak ada lagi penerbangan charter selama masa peniadaan mudik. Sehingga kalau ada tenaga-tenaga kerja disarankan untuk menuda perjalanan,” pungkasnya. [gi/ab]