Menkeu Siprus Mundur, Pengawasan Moneter Dilonggarkan

Menteri Keuangan Michalis Sarris mengundurkan diri dan diperiksa atas tuduhan menyebabkan Siprus di ambang kebangkrutan (foto: dok).

Panel hakim Siprus bersiap menyelidiki peran Menteri Keuangan Michalis Sarris dalam krisis finansial yang menyebabkan Siprus di ambang kebangkrutan.
Menteri Keuangan Siprus Michalis Sarris telah mengundurkan diri sementara sebuah panel hakim bersiap-siap menyelidiki peran Sarris dan pihak lain dalam krisis finansial yang menyebabkan negara anggota zona euro itu di ambang kebangkrutan.

Sarris mengajukan pengunduran dirinya hari Selasa, dengan menyatakan hal tersebut langkah yang tepat untuk bekerjasama dengan komisi tiga hakim yang ditunjuk pemerintah sebelumnya hari itu. Ia sebelumnya menjabat sebagai pemimpin bank terbesar kedua di Siprus, Bank Laiki. Investasi berisiko Laiki menyebabkan bank itu ditutup bulan lalu sesuai ketentuan mengenai dana talangan internasional untuk ekonomi Siprus.

Presiden Siprus Nicos Anastasiades menerima pengunduran diri Sarris dan mengangkat Menteri Tenaga Kerja Haris Georgiades untuk menjadi Menteri Keuangan.

Anastasiades mendesak komisi hakim itu untuk memeriksa transaksi bisnisnya sendiri dan keluarganya sebagai bagian dari investigasi mengenai krisis. Media setempat memberitakan tentang tuduhan bahwa anggota-anggota keluarga presiden menggunakan informasi 'orang dalam' untuk membawa dana mereka keluar negeri sebelum deposito dibatasi berdasarkan perjanjian dana talangan.

Sebagai bagian dari paket penyelamatan, para kreditor internasional memaksa Siprus untuk menyetujui bahwa nasabah yang memiliki dana lebih dari 130 ribu dolar di bank-bank Siprus akan kehilangan hingga 60 persen tabungan mereka. Para pejabat Siprus hari Selasa mengatakan bahwa para kreditor telah sepakat untuk mengizinkan para nasabah itu mendapatkan akses ke 10 persen sisa dananya.

Dalam upaya lain untuk mengurangi ketegangan di Siprus, bank sentral negara itu hari Selasa melonggarkan sebagian pengawasan transaksi keuangan yang bertujuan untuk mencegah pelarian dana besar-besaran dari sistem perbankan negara itu.

Bank sentral menaikkan batas transaksi yang tidak memerlukan persetujuannya dari 6.400 dolar menjadi 32 ribu dolar, dan mengizinkan penggunaan cek bernilai hingga 11.500 dolar.