Pemimpin sipil Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi "sangat diperlukan" untuk memulihkan demokrasi di negara Asia Tenggara itu, kata menteri luar negeri Filipina hari Minggu (16/1), sambil mengulang kecaman terkait hukumannya baru-baru ini oleh pengadilan junta.
Peraih Nobel, yang telah ditahan sejak kudeta 1 Februari 2021 itu, pada 10 Januari lalu divonis bersalah atas tiga dakwaan kriminal dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara.
Pengadilan junta sejak itu menuntut Suu Kyi yang berusia 76 tahun, dengan lima tuduhan korupsi baru -- menambah banyak kasus tuduhan terhadap dirinya.
BACA JUGA: Suu Kyi Dijatuhi Hukuman 4 Tahun PenjaraSementara beberapa negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Norwegia, mengecam hukuman terbaru tersebut, para pemimpin Asia Tenggara sebagian besar diam.
Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin, Minggu (16/1), angkat bicara melalui cuitannya dan mengutip pernyataan dari rekan setaranya dari Norwegia, Anniken Huitfeldt yang mengecam vonis tersebut.
"Suu Kyi sangat diperlukan dalam suatu pemulihan demokrasi yang tidak menimbulkan anarki, pembubaran, dan konflik sipil," kata Locsin, serta menambahkan bahwa angkatan bersenjata Myanmar "tidak perlu takut."
Locsin juga mendukung kunjungan oleh penguasa kuat Kamboja Hun Sen baru-baru ini ke Myanmar -- kunjungan seorang pemimpin asing yang pertama sejak kudeta -- menggaris bawahi bagaimana berhubungan dengan negara yang dilanda krisis itu ditengah ketegangan kawasan yang tinggi.
Sejumlah kritikus menilai kunjungan Hun Sen, yang negaranya menjabat sebagai ketua bergilir Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), berisiko melegitimasi junta dan merusak upaya untuk mengisolasi para jenderal.
Namun Locsin mengatakan Hun Sen mencapai beberapa "kemajuan" dan "layak mendapat dukungan sepenuhnya".
ASEAN berusaha membantu Myanmar, menyetujui "konsensus lima poin" tahun lalu untuk meredakan krisis, akan tetapi para jenderal menunjukkan sedikit tanda-tanda akan ada perubahan.
Lebih dari 1.400 warga sipil tewas ketika militer Myanmar menindak pembangkangan, menurut kelompok pemantau lokal. [mg/jm]