Indonesia menjadi Ketua Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) pada 2023. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Rabu (11/1) mengatakan Indonesia ingin menjadikan ASEAN kuat dan menjadi barometer kerjasama yang dapat berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan kawasan dan dunia.
Keketuaan ASEAN 2023 mengambil tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth. Dengan ASEAN Matters kata Retno, Indonesia bertekad menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi rakyat ASEAN dan di luar ASEAN.
ASEAN, tambahnya, harus mulai mempersiapkan ASEAN 2045 dengan cara memperkuat sentralitas kawasan itu agar mampu menjaga sabilitas dan perdamaian di Asia Tenggara serta Indo-Pasifik.
“Kawasan Indo-Pasifik yang damai dan stabil, penghormatan terhadap hukum internasional, dan kerja sama yang inklusif merupakan kunci bagi ASEAN untuk menjadi Epicentrum of Growth,”kata Retno.
Menurut Retno, banyak negara memiliki konsep Indo-Pasifik sehingga diperlukan sinergi sehingga berbagai konsep itu agar tidak semakin memperuncing rivalitas. “Paradigm of collaboration” kata Retno akan menjadi pendekatan Indonesia di Indo- Pasifik.
Indonesia, lanjutnya, ingin agar tidak hanya pendekatan politik yang digunakan di kawasan Indo-Pasifik, tetapi juga ekonomi inklusif.
Indonesia berencana untuk melangsungkan akan flagship events selama keketuaannya di ASEAN, yaitu ASEAN-Indo-Pacific Forum, dengan fokus pada beberapa kegiatan, yaitu Creative Economy, Youth Conference on Digital Economy for SDGs, Infrastructure Forum, dan Business and Investment Summit.
Pengamat hubungan internasional di Universitas Diponogoro, Mohammad Rosyidin menilai peran penting Indonesia dalam konteks ASEAN sebagai “regional leader” sehingga harus mampu mengukuhkan sentralitas ASEAN sebagai institusi penting di kawasan Indo-Pasifik.
Menurutnya Indonesia harus mempunya komitmen multilateral yang tinggi. Artinya, kata Rosyidin, tidak memperlakukan ASEAN sekedar sebagai institusi yang melayani kepentingan Indonesia (via bilateralisme).
Dia mengakui gagasan seperti ASEAN Outlook on Indo-Pasific itu merupakan gagasan yang baik tetapi dalam praktiknya sulit karena begitu dominannya kekuatan politik di kawasan oleh negara-negara besar seperti Amerika dan China. Alhasil norma ASEAN itu kalah oleh logika keseimbangan kekuatan.
“Saya kira kendala utama peran sentralitas ASEAN di Indo-Pasifik itu disoliditas ASEAN nya. Jadi berbeda dengan Uni Eropa, di UE punya kebijakan luar neger Uni Eropa. Kalau ASEAN tidak punya karena soliditas ASEAN lemah. Memang reputasi ASEAN pandai membuat kesepakatan, yang siulit mengimplementasikan kesepakatan tadi,” kata Rosyidin.
Meski demikian, kolaborasi tetap perlu ditingkatkan meski dibayangi logika “power politics”. Untuk itu Indonesia dinilai perlu mengoptimalkan instrumen yang sudah ada seperti ASEAN plus plus, yang mengakomodir kekuatan-kekuatan besar agar ikut aturan main ASEAN.
Indonesia, kata Rosyidin, perlu menegaskan pentingnya stabilitas dan kerjasama antara kekuatan-kekuatan itu. Peran ASEAN sebagai fasilitator dan agenda setter yang mengelola perbedaan kepentingan untuk mencapai pemahaman bersama. Tak kalah penting lanjutnya Indonesia juga perlu merangkul kekuatan non barat seperti Rusia agar lebih berimbang.
Sementara itu Prof Hikmahanto Juwana, Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani menilai tema yang diusung Indonesia dalam keketuaan ASEAN menekankan bahwa dunia maupun negara-negara besar dunia tidak dapat meremehkan keberadaan ASEAN.
Bahkan dalam visi Indo-Pasifik, sebagai ketua ASEAN lanjutnya Indonesia mengedepankan visi ASEAN terhadap Indo-Pasifik yang disebut ASEAN Outlook on Indo Pasific yang tidak mengekor negara-negara atas Indo-Pasifik. [fw/em]