Menlu Iran: Resolusi DK PBB Dicabut Jika Perjanjian Final Program Nuklir Disepakati

Perdana Menteri Iran Mohammad Javad Zarif dalam konferensi pers di Lausanne, Swiss, 2 April 2015.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif hari Sabtu (4/4) mengatakan seluruh resolusi Dewan Keamanan PBB terkait program nuklir Iran akan segera dicabut setelah perjanjian final disepakati. Zarif menegaskan hal ini sebagai manfaat yang diperoleh Iran dari perundingan selama beberapa pekan terakhir ini.

Kantor berita Reuters melaporkan setelah memimpin tim perunding Iran yang hari Kamis lalu (2/4) berhasil mencapai kerangka kerja perjanjian pendahuluan Zarif kini harus meyakinkan warga Iran di dalam negeri akan manfaat perjanjian final bagi negara tersebut.

Zarif menyangkal “fakta” yang dirilis Amerika beberapa saat setelah tercapainya kerangka kerja perjanjian yang menegaskan konsesi yang disetujui Iran dan sanksi-sanksi yang akan ditangguhkan, bukan dicabut, serta memastikan bahwa Iran akan mematuhi syarat-syarat perjanjian tersebut.

Dalam wawancara televisi, sebagaimana dikutip kantor berita Fars, Zarif mengatakan Amerika bisa menyebutkan apapun yang diinginkan dalam kertas kerja itu, bahkan memprotes hasil kerangka awal yang disetujui pada Menteri Luar Negeri John Kerry. Tetapi, tambahnya, Dewan Keamanan PBB akan mengawasi perjanjian apapun.

Zarif juga mengutip pernyataan Presiden Amerika Barack Obama sebelumnya, bahwa sanksi-sanksi internasional bisa dijatuhkan kembali jika Iran tidak memenuhi janjinya.

Zarif disambut hangat di ibukota Teheran setelah berhasil mencapai kerangka kerja perjanjian dengan kelompok P5+1, yang diharapkan akan memuluskan tercapainya perjanjian final pada bulan Juni mendatang.

Pejabat-pejabat Amerika menegaskan bahwa daftar rincian hal-hal yang disepakati dalam perundingan di Lausanne, yang telah dirilis Amerika hari Kamis, tidak akan membuka perundingan lebih lanjut dan akan menjadi bagian dari perjanjian final yang akan diupayakan kelak.

Seorang pejabat senior Amerika mengatakan kepada wartawan bahwa Iran dan keenam negara sepakat bahwa mereka bisa merilis interpretasi masing-masing atas perjanjian pendahuluan itu, tetapi tidak boleh ada perbedaan soal fakta yang sesungguhnya.