Menlu Retno Desak Proses Perundingan Damai Afghanistan Segera Dimulai

  • Fathiyah Wardah

Bangunan yang hancur akibat serangan bom bunuh diri di Kabul, Afghanistan, 13 November 2020. (Foto: dok).

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mendesak agar proses perundingan damai Afganistan segera dimulai. Menurutnya perdamaian tersebut sangat penting bagi rakyat Afghanistan. 

Dalam Arria Formula Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar secara virtual, Jumat (20/11), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan kepada masyarakat internasional untuk melipatgandakan upaya untuk mencapai kemajuan dalam proses perdamaian di Afghanistan. Menurutnya terciptanya perdamaian tersebut sangat penting bagi rakyat Afghanistan.

Retno menambahkan ia sangat terganggu dengan peningkatan kekerasan di Afghanistan yang tahun ini sudah menewaskan sekitar enam ribu warga sipil.

"Keadaan ini menggarisbawahi sangat mendesaknya untuk memulai proses (perundingan intra Afghanistan). Kita tidak punya pilihan lain kecuali untuk memastikan pembicaraan damai bergulir. Pembicaraan damai yang berprinsip Afghan own Afghan let. Pembicaraan damai yang menempatkan rakyat Afghanistan sebagai sentral dari proses tersebut," kata Retno.

Pada kesempatan itu, Retno juga mendesak masyarakat internasional untuk memperkuat komitmen dan kontribusi mereka supaya perdamaian dapat terwujud di Afghanistan.

Kekerasan di Afghanistan, tambahnya harus dihentikan. Dia mengungkapkan serangan terhadap pasukan keamanan pemerintah Afghanistan warga sipil meningkat 50 persen selama Juli hingga September.

Kekerasan yang terus berlanjut tambahnya hanya akan merusak upaya-upaya dalam membangun rasa saling percaya di kalangan rakyat Afghanistan sendiri dan akhirnya akan mendelegitimasi proses perdamaian. Karena itu, masyarakat internasional bertindak cepat untuk menghentikan semua kekerasan di Afghanistan.

Retno juga menyatakan sekaranglah saatnya bagi masyarakat internasional ambil bagian dalam penyelesaian konflik di Afghanistan. Dia menyerukan kepada 15 anggota Dewan Keamanan PBB untuk tetap bersatu untuk kepentingan rakyat Afghanistan. Dia meminta semua negara mengesampingkan perbedaan dan kepentingan nasional masing-masing.

BACA JUGA: Reaksi Beragam atas Rencana Penarikan Pasukan AS

Retno juga meminta kepada masyarakat internasional untuk meningkatkan bantuan untuk menciptakan kondisi kondusif di lapangan, memajukan kapasitas sumber daya manusia agar mampu mengelola negara sendiri, dan memberikan dukungan ekonomi bagi Afghanistan.

Menurut Retno, sinergi antara PBB dan proses perdamaian di Afghanistan harus diperkuat sehingga mampu menciptakan situasi dan kondisi yang sangat kondusif untuk terwujudnya perdamaian. Untuk memastikan proses perdamaian berlangsung inklusif, peran PBB juga penting, termasuk dalam isu pemberdayaan perempuan dalam bidang politik.

Retno menegaskan perdamaian bukan sekadar menguntungkan bagi rakyat Afghanistan tapi juga untuk neara-negara di kawasan dan dunia. Indonesia berkomitmen mendukung bangsa Afghanistan sampai berhasil mencapai perdamaian.

Presiden Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani, 14 November 2020.

Dalam pertemuan informal Dewan Keamanan PBB tersebut, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menyampaikan perjuangan rakyat Afghanistan hanya bisa dicapai kalau semua rakyat dan masyarakat internasional bersatu untuk mewujudkan itu.

"Perdamaian adalah prioritas rakyat Afghanistan dan menjadi fokus pemerintahan saya. Pada Februari 2018, saya menyampaikan tawaran tanpa syarat kepada Taliban, menawarkan pentingnya perdamaian ke dalam dialog nasional dan internasional," ujar Ghani.

Pada 2019, loya jirga (majelis besar rayat Afghanistan) membentuk kerangka kerja untuk proses perdamaian di Afghanistan. Kemudian pada Agustus 2019, loya jirga mengadakan pertemuan yang menyetujui pembebasan 400 anggota Taliban dari penjara.

Dalam dua tahun terakhir, lanjut Ghani, rakyat Afghanistan menyepakati sebuah konsensus nasional mengenai pentingnya perdamaian melalui kesepakatan politik dengan Taliban. Ghani menegaskan perdamaian adalah sebuah konsep yang sesuai dengan konstitusi Afghanistan dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Dalam pertemuan informal Dewan Keamanan PBB ini hadir pula menteri luar negeri dari Qatar, Estonia, Jerman, Finlandia, dan Norwegia. [fw/em]