Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim berharap para siswa dapat kembali belajar tatap muka di sekolah dengan cepat dan aman. Menurutnya, pemerintah sudah membolehkan sekolah yang berada di wilayah PPKM level 1-3 untuk menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Kemendikbud mencatat ada 63 persen dari total 540.979 satuan pendidikan di Indonesia yang berada di wilayah PPKM level 1-3.
Nadiem menegaskan tidak ada persyaratan vaksinasi terhadap peserta didik untuk membuka sekolah. Namun, bagi sekolah yangparagurunya telah mendapat vaksin wajib memberikan opsi PTM terbatas kepada siswa.
"Vaksinasi itu bukan kriteria atau kondisi untuk pembukaan sekolah. Kondisinya untuk membuka sekolah adalah dia di level 1-3. Tapi vaksinasi guru menjadi kondisi wajib membuka tatap muka," jelas Nadiem dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR pada Senin (23/8/2021).
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)
Nadiem menambahkan ada sekitar 54 persen dari 5,6 juta tenaga pendidik yang telah mendapat vaksin corona dosis 1 per 18 Agustus 2021 dan 35 persen tenaga pendidik lainnya telah mendapat vaksin dosis 2.
Sementara itu, 9,6 persen dari 26,7 juta remaja dengan usia 12-17 tahun sudah mendapat vaksin dosis 1 dan 4,4 persen remaja lainnya telah mendapat vaksin dosis 2 per 19 Agustus 2021.
Ia menjelaskan sudah ada 26 persen sekolah yang menggelar PTM terbatas per 14 Agustus 2021. Padahal, kata dia, ada 63 persen sekolah yang sudah diperbolehkan menggelar belajar tatap muka. Kenyataan initerjadi, menurut Nadiem, karenasejumlah pemerintah daerah yang berada di level 3 masih melarang PTM terbuka, seperti Pemprov Kepulauan Riau, Pemprov Jawa Tengah, dan Pemprov Sulawesi Utara.
Pelajar sebuah SMP di Jakarta, mengenakan masker saat pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19, 7 April 2021. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana/File Photo)
Nadiem meminta DPR membantu kementeriannya untuk menyosialisasikan kebijakan ini agar sekolah yang menggelar PTM terbatas semakin banyak. PTM terbatas, menurutnya, dapat memaksimalkan proses pembelajaran, dan meminimalkandampak pembelajaran online, seperti kekerasan dalamrumah tangga.
"Hampir semuanya alasan kenapa area-area yang harus buka tidak buka, itu jawabannya mayoritas sama. Pemda atau Satgas COVID-19 belum mengizinkan pembelajaran tatap muka," tambahnya.
Your browser doesn’t support HTML5
Menteri Pendidikan: 63% Sekolah Boleh Belajar Tatap Muka Terbatas
Nadiem melaporkan penularan corona di satuan pendidikan yang telah menggelar PTM terbatas cukup sedikit. Itu terlihat dari hasil survei Kemendikbud hanya ada 2,8 persen dari 38.081 satuan pendidikan yang melaporkan penularan virus corona.
Respons DPR
Anggota Komisi Pendidikan DPR dari Fraksi PDI Perjuangan My Esti Wijayanti mengatakan telah mendatangi 100 titik wilayah di Yogyakarta terkait PTM terbatas. Hasilnya, kata dia, sebagian besar orang tua berharap pemerintah memberikan vaksinasi corona kepada peserta didik karena khawatir risiko yang dialami anaknya jika harus sekolah tatap muka.
a juga mendorong Satgas COVID-19 untuk membuat program khusus vaksinasi pelajar di wilayah yang menerapkan PPKM level 4.
"Mungkin tidak kita mendorong Satgas COVID-19 membuat program khusus untuk PPKM level 4 bagi pelajar," jelas Esti Wijayanti dalam Rapat Kerja pada Senin (23/8/2021).
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau pelaksanaan vaksinasi pelajar di GOR Kodam IV Diponegoro, Semarang, 23 Juli 2021. (Foto: Courtesy/Humas Pemda Jateng)
Anggota Komisi Pendidikan DPR dari Fraksi Gerindra Ali Zamroni mendukung PTM terbatas untuk wilayah dengan PPKM level 1-3. Ia beralasan pembelajaran secara online tidak maksimal dan membuat pelajar kelelahan. Ia mendorong pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi untuk tenaga pendidikan dan pelajar supaya pelaksanaan PTM terbatas dapat lebih maksimal.
"Dari yang disampaikan menteri, untuk dosis 2 belum banyak. Ini harus dikejar supaya mereka bisa maksimal dalam melakukan kegiatan pembelajaran," jelas Ali Zamroni.
Sebelumnya, hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan 88,2 persen dari 86.286 peserta didik bersedia divaksin corona, sementara yang ragu-ragu sebanyak 8,5 persen dan yang menolak 3,3 persen. Survei ini dilakukan pada 3-9 Agustus 2021 dengan melibatkan 86.286 peserta didik di 34 provinsi. Peserta didik yang disurvei beragam mulai dari SD, SMP, hingga Sekolah Luar Biasa.
Namun, dari peserta didik yang bersedia divaksin, baru 35,9 persen yang sudah mendapat vaksin, sementara 64,1 persen lainnya belum mendapat vaksin. Alasan anak bersedia divaksin beragam. Sekitar 47,3 persenmengaku karenaingin memiliki kekebalan terhadapvirus corona; sekitar 24,3 persen karena ingin dapatmengikuti pembelajaran tatap muka; dan sisanya karena dibujuk orang tua. [sm/ab]