Menteri-menteri Uni Eropa bertemu di Brussels hari Kamis (25/2) guna menyelesaikan strategi terbaru untuk mengatasi arus migran besar-besaran yang membebani sumber daya negara, bahkan negara terkaya dalam blok perdagangan itu.
Selain para menteri dalam negeri dan menteri kehakiman Uni Eropa, rekan-rekan mereka dari Serbia, Makedonia, dan Turki juga bergabung. Negara-negara itu merupakan garis depan krisis migran, karena wilayah barat mereka berbatasan dengan negara-negara Uni Eropa yang paling timur.
Yunani, salah satu anggota Uni Eropa yang paling bermasalah keuangan, telah kewalahan menghadapi terhambatnya arus pengungsi yang melarikan diri dari kekerasan di Suriah, Irak, dan Afghanistan.
Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras memperingatkan pada hari Rabu bahwa negaranya tidak akan menyetujui kesepakatan apa pun kecuali negara-negara Uni Eropa lainnya bersedia menanggung beban yang sama dalam menampung arus pengungsi yang tidak ada hentinya.
Banyak pengungsi datang ke pantai Yunani terlebih dahulu saat mereka berusaha melakukan perjalanan yang disebut "rute Balkan" melalui Serbia dan negara-negara tetangganya ke Eropa tengah dan barat.
Salah satu isu dalam agenda Kamis ini adalah rencana Hungaria untuk mengadakan referendum mengenai rencana Uni Eropa untuk memberlakukan kuota wajib penerimaan migran di setiap negara.
Hungaria telah menuai kritik keras dari Uni Eropa karena mendirikan pagar baja di sepanjang perbatasan selatan Hungaria untuk mencegah migran, kebijakan yang sekarang diadopsi oleh negara-negara lain yang terimbas arus migran terbesar sejak Perang Dunia II.
Uni Eropa memperingatkan sebelumnya pekan ini bahwa krisis kemanusiaan membayangi Yunani dan diperumit oleh pembatasan imigrasi yang ingin diberlakukan negara-negara Balkan dan Eropa Tengah. Turki telah berada di bawah tekanan para pemimpin Uni Eropa untuk menampung lebih banyak migran di dalam perbatasannya, mengurangi arus mereka ke barat. [as]