Pemerintah Mesir akan mengadili Pimpinan Ikhwanul Muslimin, Mohammed Badie dan seorang wakilnya tanggal 25 Agustus mendatang.
Pemerintahan sementara Mesir yang didukung militer mengatakan akan mengadili Pimpinan Ikhwanul Muslimin, Mohammed Badie dan salah seorang wakilnya tanggal 25 Agustus atas tuduhan memicu kekerasan.
Badie melarikan diri sedangkan wakilnya Khairat el-Shater di tahan di sebuah penjara di Kairo. Mereka dituduh memulai kekerasan yang mengakibatkan kematian demonstran di luar markas Ikhwanul Muslimin pada bulan Juni beberapa hari sebelum militer menyingkirkan Presiden Mohamed Morsi tanggal 3 Juli.
Para pendukung Ikhwanul Muslimin dan Morsi mendirikan dua kamp demonstrasi di Kairo menuntut jabatan Morsi dipulihkan.
Sejumlah helikopter Polisi menjatuhkan selebaran di kamp-kamp itu hari Minggu dan mengatakan kepada demonstran bahwa Ikhwanul Muslimin “menculik mereka secara mental”
Pemerintah sementara sebelumnya mengancam akan membubarkan kamp-kamp protes itu tapi kini memberi waktu untuk melakukan mediasi.
Pemerintah Interim mengatakan ada kesempatan untuk mengakhiri protes tanpa pertumpahan darah sembari melindungi hak-hak seluruh warga. Tapi pemerintah mengatakan perundingan harus dilakukan dalam kerangka waktu “tepat dan cepat”.
Badie melarikan diri sedangkan wakilnya Khairat el-Shater di tahan di sebuah penjara di Kairo. Mereka dituduh memulai kekerasan yang mengakibatkan kematian demonstran di luar markas Ikhwanul Muslimin pada bulan Juni beberapa hari sebelum militer menyingkirkan Presiden Mohamed Morsi tanggal 3 Juli.
Para pendukung Ikhwanul Muslimin dan Morsi mendirikan dua kamp demonstrasi di Kairo menuntut jabatan Morsi dipulihkan.
Sejumlah helikopter Polisi menjatuhkan selebaran di kamp-kamp itu hari Minggu dan mengatakan kepada demonstran bahwa Ikhwanul Muslimin “menculik mereka secara mental”
Pemerintah sementara sebelumnya mengancam akan membubarkan kamp-kamp protes itu tapi kini memberi waktu untuk melakukan mediasi.
Pemerintah Interim mengatakan ada kesempatan untuk mengakhiri protes tanpa pertumpahan darah sembari melindungi hak-hak seluruh warga. Tapi pemerintah mengatakan perundingan harus dilakukan dalam kerangka waktu “tepat dan cepat”.