Migrant Care Desak Pemerintah Beri Perhatian Serius pada Buruh Migran

Meluasnya perebakan virus corona yang hingga laporan ini disampaikan telah menjangkiti lebih dari 3,2 juta orang di seluruh belahan dunia, membuat setiap negara memperketat kebijakan untuk memutus rantai perebakan. Ada yang menerapkan penutupan wilayah atau lockdown, karantina wilayah, kebijakan tinggal di rumah, menjaga jarak dan lain sebagainya.

Apapun kebijakan yang diambil, buruh migran merupakan salah satu pihak yang paling merasakan dampaknya, termasuk buruh migran Indonesia. Di Malaysia misalnya, kebijakan Perintah Kawalan Pergerakan (movement control order) yang diberlakukan di negara itu membuat ratusan ribu tenaga kerja asal Indonesia kehilangan pekerjaan mereka. Sebagian lainnya mengaku sangat khawatir bakal kelaparan karena tak punya cukup tabungan untuk bertahan hidup. Tak sedikit pula yang akhirnya memutuskan pulang ke kampung halaman mereka.

Ada Beban Kerja Tambahan bagi Pekerja yang Mobilitasnya Terbatas

Dari berbagai laporan yang masuk ke Migrant Care serta survei yang dilakukan oleh organisasi pekerja migran Indonesia di Hong Kong diketahui adanya pembebanan kerja tambahan bagi para pekerja migran yang mobilitasnya terbatas karena kebijakan isolasi, pemaksaan kerja di hari libur dan tambahan bekerja dengan bahan kimia untuk pembersih.

Para pekerja migran di Hong Kong dalam aksi protes menentang kekerasan terhadap seorang ART Indonesia di sana (foto: dok).

Di sisi yang lain, dengan beban tambahan pekerjaan, mereka tidak mendapatkan tambahan gaji dan asupan vitamin yang memadai. Situasi ini bisa memicu konflik antara pekerja migran dan majikan yang bisa berujung pada pemutusan hubungan kerja dan juga dikhawatirkan terjadinya kekerasan. Kondisi-kondisi ini juga dirasakan pekerja migran Indonesia di negara lainnya seperti Arab Saudi.

Zulyani Evi dari Divisi Data dan Informasi Migrant Care mengatakan secara keseluruhan buruh migran Indonesia merupakan pihak yang paling rentan terpapar Covid-19. Evi menyayangkan kebijakan yang diambil beberapa negara, khususnya Malaysia, yang telah mendeportasi ribuan pekerja migran Indonesia yang tidak berdokumen di Malaysia. Hal ini semakin membuat pekerja migran Indonesia rentan terpapar Covid-19 dan makin membuat perbatasan di kedua negara ini bisa menjadi media rantai-tular Covid-19.

Banyak Pekerja Migran di Arab Saudi Berpotensi Dideportasi

Sementara Di Arab Saudi, lanjut Evi, sudah tiga kota yang dinyatakan lockdown yakni Mekkah, Madinah, dan Riyadh. Kebijakan lockdown di negara-negara tujuan buruh migran Indonesia akan menambah kerentanan pekerja migran perempuan di sektor domestik akan Kekerasan Berbasis Gender. Di Arab Saudi juga masih banyak pekerja migran Indonesia tanpa dokumen yang terjebak dalam kondisi rentan dan bisa menghadapi ancaman deportasi.

“Sejak Arab Saudi bertahap menutup kota-kota padat mereka, kita sudah deg-degan karena kita tahu banyak pekerja migran dari Indonesia, baik yang bekerja sebagai PRT maupun mereka yang sudah menjadi pekerja lepas,” kata Evi.

Para pekerja migran di Arab Saudi (foto: ilustrasi).

Menurut Evi, pemerintah harus memberikan perlindungan dan perhatian khusus kepada buruh migran Indonesia. Menurutnya pemerintah harus lebih agresif, tegas dan afirmatif kepada pekerja migran Indonesia.

Dia juga mengharapkan adanya kerjasama bilateral dan regional terkait penanganan isu ini. Migrant Care lanjut Evi mendorong pemerintah untuk bisa melakukan advokasi atau lobi yang lebih agresif untuk bisa membangun kerjasama bilateral, multilateral, atau regional.

Deklarasi ASEAN soal Penanganan Covid-19 Tak Singgung Nasib Pekerja Migran

Dalam deklarasi ASEAN sempat menyebutkan soal penanganan wabah Covid-19 namun dalam deklarasi itu tidak menyebutkan secara spesifik tentang antisipasi pekerja migran tetapi lebih bicara tentang prosedur kesehatan, belajar dari pengalaman negara lain.

“Kami selalu merekomendasikan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian secara khusus, untuk memahami kompleksitas itu dan harus berbasis pengalaman pekerja migran, terutama pekerja migran perempuan,” kata Evi.

Menlu: Kami Berupaya Maksimal

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyatakan perwakilan Indonesia di luar negeri berupaya maksimal untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia termasuk buruh migran Indonesia.

Pemerintah tambahnya terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar bagi warga Indonesia di luar negeri yang paling terdampak Covid-19. Di Malaysia, misalnya hingga Selasa (28/4), bantuan sembako yang telah disalurkan sebanyak 204.545 paket, terdiri dari bantuan dari kantor perwakilan berjumlah 141.782 paket dan dari organisasi masyarakat sebanyak 58.763 paket.

Migran Care Desak Pemerintah Beri Perhatian Serius pada Buruh Migran

Untuk di luar Malaysia, kantor perwakilan juga memberikan bantuan sembako dan barang yang diperlukan untuk warga Indonesia terdampak Covid-19 sebanyak 36.541 paket.

“Untuk kawasan Timur Tengah misalnya total paket sembako yang telah diberikan berjumlah 15471 paket. Untuk kawasan Amerika 12.917. Untuk kawasan Eropa 3228. Untuk kawasan Afrika 75. Untuk kawasan Asia 4170 dan untuk kawasan Australia 680 paket,” ungkap Retno.

Terkait perlindungan warga Indonesia di luar negeri, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan hingga Rabu (29/4) 597 warga Indonesia di luar negeri terinfeksi Covid-19. Dengan rincian, yang masih dirawat 383 orang, meninggal dunia 32 orang dan yang telah sembuh 182 orang. [fw/em]