Gedung Putih, Kamis (17/10), mengakui bahwa keputusan Presiden Donald Trump untuk menahan bantuan militer pada Ukraina terkait dengan permintaannya agar Kiev menyelidiki Komite Nasional Partai Demokrat dan tim kampanye kepresidenan Amerika pada 2016.
Pengakuan penjabat Kepala Staf Gedung Putih Mick Mulvaney itu menimbulkan pertanyaan di Departemen Kehakiman dan memicu kecaman keras dari faksi Demokrat, yang menilai pernyataan itu sebagai pengakuan atas kesalahan.
Mulvaney mengatakan Trump tidak melakukan hal yang tidak patut karena meminta bantuan penyelidikan atas pemilu sebelumnya, bukan mencari bantuan untuk pemilu tahun depan.
Meminta bantuan atau menerima bantuan dari negara lain dalam pemilu Amerika serikat merupakan tindakan ilegal.
Dalam penjelasan Gedung Putih yang paling gamblang tentang keputusan untuk menahan bantuan militer bagi Ukraina, Mulvaney mengatakan langkah presiden itu merupakan bagian dari upaya memberantas korupsi di Ukraina. Ia tampaknya merujuk pada teori konspirasi yang tidak berdasar tentang hubungan Ukraina dengan peretasan email di Komite Nasional Partai Demokrat DNC oleh Rusia dalam pemilu presiden 2016.
“Melihat apa yang terjadi pada tahun 2016 lalu, tentu saja hal itu menjadi hal yang dikhawatirkan Presiden Trump dengan korupsi di negara itu,” ujar Mulvaney menjawab pertanyaan wartawan.
Ditambahkannya, “apakah ia (Trump.red) juga mengatakan pada saya di masa lalu bahwa korupsi itu terkait dengan server di DNC? Tentu saja! Tidak ada keraguan tentang hal itu,” tegasnya. “Itulah sebabnya kami menahan uang (bantuan militer.red) tersebut.” [em/pp]