Myanmar telah melantik Kepala Negara warga sipil pertama dalam lebih dari lima dasawarsa.
Htin Kyaw dilantik dan melakukan sumpah jabatan hari Selasa (29/3) dalam upacara singkat sebelum sidang gabungan parlemen, dia mengucapkan janji setia "kepada Republik Persatuan Myanmar." Dua wakil presiden negara itu, Myint Swe dan Henry Van Tio, dilantik bersama Htin Kyaw.
"Sebagai pemerintah baru, kami akan berusaha menerapkan konstitusi yang menjangkau prinsip-prinsip rekonsiliasi nasional, proses perdamaian di negara itu, dan pembentukan persatuan federal yang demokratis, dan kami akan berusaha mengembangkan mata pencaharian dan meningkatkan standar kehidupan rakyat," ujar Htin Kyaw.
Sumpah pelantikan Htin Kyaw yang secara resmi menandai akhir total atau sebagian kekuasaan militer di Myanmar pada tahun 1962. Dia menggantikan Thein Sein, mantan jenderal yang mengambil alih kekuasaan pada tahun 2011 ketika junta menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil dan mendorong melalui reformasi politik dan ekonomi secara luas.
"Ketika saya mendengar pidato presiden sipil baru, pidato itu begitu indah, seluruh parlemen dan negara menunjukkan kata-kata yang tidak pernah kami dengar sebelumnya dan perasaan kita yang belum pernah kami rasakan sebelumnya," kata anggota parlemen Thiti Yadana.
Juga dilantik hari Rabu (30/3) kabinet presiden baru yang beranggotakan 18 orang termasuk, termasuk pemenang Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi, yang menguasai kedua majelis parlemen setelah kemenangan telak dalam pemilu parlemen bulan November lalu.
Suu Kyi dilarang menjadi presiden, karena ketentuan yang dimasukkan ke dalam konstitusi militer yang disusun yang melarang siapapun yang mempunyai pasangan asing atau anak-anak yang lahir di luar negeri untuk memegang jabatan. Mendiang suaminya dan dua anak laki-lakinya adalah warga Inggris. Tetapi dia telah bersumpah untuk memerintah Myanmar melalui Htin Kyaw, teman masa kecilnya dan orang yang dia percayai sejak lama.
Dia diduga untuk sekaligus memegang empat bidang, termasuk kementerian luar negeri dan kantor presiden.
Konstitusi juga menjamin 25 persen militer dari seluruh anggota parlemen, serta jabatan menteri di Departemen Dalam negeri dan Pertahanan. [sp/jm]