Nawaf Salam Ditetapkan Sebagai PM Lebanon, Hizbullah Marah

Presiden Lebanon Joseph Aoun memanggil Ketua Mahkamah Internasional (ICJ) Nawaf Salam untuk menunjuknya sebagai perdana menteri setelah mayoritas anggota parlemen mencalonkannya pada Senin (13/1). Langkah itu dianggap sebagai pukulan telak bagi Hizbullah, yang menuduh lawan-lawan politik berupaya mengucillkan mereka.

Pemilihan Salam menandakan pergeseran signifikan dalam keseimbangan kekuasaan antara faksi-faksi sektarian di Lebanon, sejak kelompok Muslim Syiah yang didukung Iran, Hizbullah, kalah dalam perang dengan Israel tahun lalu, dan sekutunya di Suriah, Bashar al-Assad, juga berhasil digulingkan.

Kepresidenan mengungkapkan bahwa Salam, yang saat ini berada di luar negeri dan dijadwalkan kembali pada Selasa (14/1), mendapatkan dukungan dari 84 dari 128 anggota parlemen, dan Aoun telah memanggilnya untuk membentuk pemerintahan.

Salam mengantongi dukungan dari faksi-faksi Kristen dan Druze, serta anggota parlemen Muslim Sunni terkemuka, termasuk sekutu dan penentang Hizbullah yang selama ini mendesak agar kelompok tersebut menyerahkan persenjataannya yang kuat, dengan alasan bahwa keberadaan senjata Hizbullah telah merusak negara.

Namun, anggota parlemen dari Hizbullah dan sekutu Syiahnya, Gerakan Amal, yang mengisi semua kursi yang disediakan untuk Syiah di parlemen, tidak menyebutkan nama siapa pun. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak berniat untuk bergabung dalam pemerintahan Salam, yang dapat memperburuk kemungkinan keretakan sektarian jika mereka tetap berada di luar kabinet.

Anggota parlemen senior Hizbullah, Mohammed Raad, yang kelompoknya yang didukung Iran menginginkan petahana Najib Mikati tetap menjabat, menyatakan bahwa lawan-lawan Hizbullah berusaha untuk memecah belah dan mengucilkan mereka. Ia mengatakan kelompoknya telah "mengulurkan tangan" dengan memilih Joseph Aoun sebagai presiden minggu lalu, tetapi justru mendapati "tangannya terpotong."

"Setiap pemerintahan yang berselisih dengan koeksistensi tidak memiliki legitimasi apa pun," kata Raad. Kelompok itu akan bertindak dengan tenang dan bijaksana "demi kepentingan nasional," imbuhnya.

Pemilihan panglima angkatan darat, Jenderal Aoun, yang didukung oleh Amerika Serikat dan Arab Saudi, pekan lalu menjadi tanda lain dari pergeseran dalam lanskap politik, di mana Hizbullah sebelumnya memegang pengaruh yang menentukan.

Hal itu menandai kebangkitan kembali pengaruh Saudi di negara yang sebelumnya dikalahkan oleh Iran dan Hizbullah beberapa tahun lalu.

Hakim Ketua Nawaf Salam membacakan putusan Mahkamah Internasional, atau Mahkamah Dunia, di Den Haag, Belanda, Jumat, 24 Mei 2024. (Foto: AP)

Pemilihan Aoun dan penunjukan perdana menteri baru merupakan langkah-langkah untuk menghidupkan kembali lembaga-lembaga pemerintah Lebanon yang telah terhenti lebih dari dua tahun, di mana negara tersebut tidak memiliki kepala negara maupun kabinet yang sepenuhnya berwenang.

Faisal Karami, anggota parlemen Sunni yang mendukung kelompok tersebut, mengungkapkan bahwa ia mencalonkan Salam. Ia menyebut tuntutan untuk "perubahan dan pembaruan" serta janji dukungan dari negara-negara Arab dan internasional untuk Lebanon sebagai alasan di balik pencalonannya.

Anggota parlemen Kristen Gebran Bassil mengatakan Salam adalah "wajah reformasi." "Harapan ada dalam perubahan," katanya.

Pemerintahan baru menghadapi tantangan besar, termasuk membangun kembali wilayah-wilayah yang hancur akibat serangan udara Israel selama perang dengan Hizbullah, serta meluncurkan reformasi yang sudah lama tertunda untuk menghidupkan kembali perekonomian dan mengatasi akar penyebab runtuhnya sistem keuangan Lebanon pada 2019.

Menurut sistem pembagian kekuasaan sektarian Lebanon, perdana menteri haruslah seorang Muslim Sunni, sementara jabatan presiden dipegang oleh seorang Kristen Maronit dan juru bicara parlemen haruslah seorang Muslim Syiah.

Anggota parlemen Hizbullah tiba lebih lambat dari jadwal pada pertemuan dengan Aoun, menunda kedatangan mereka karena melihat adanya momentum yang mendukung Salam, menurut seorang sumber dari Hizbullah.

Hizbullah yakin bahwa kesepahaman politik telah dicapai mengenai pemilihan Mikati sebelum kelompok tersebut setuju untuk memilih Aoun minggu lalu, kata sumber tersebut.

Salam mengambil alih jabatan presiden ICJ yang berpusat di Den Haag, saat lembaga itu menggelar sidang pertamanya pada 2024 terkait kasus yang diajukan Afrika Selatan, yang menuduh Israel melakukan genosida di Jalur Gaza, tuduhan yang dianggap tidak berdasar oleh Israel. [ah/rs]