Brandenburg telah menjadi negara bagian pertama di Jerman yang mengharuskan seluruh anak yang ingin mendaftar di taman kanak-kanak untuk divaksinasi campak dan penyakit-penyakit menular lainnya, seiring meningkatnya kekhawatiran akan dampak gerakan anti-vaksin dan rendahnya tingkat imunisasi di seluruh Eropa.
Penurunan tingkat imunisasi telah meningkatkan jumlah penyakit campak di Jerman, Perancis, Italia dan beberapa negara lain.
Pemerintah Jerman kini sedang mempertimbangkan untuk mengharuskan vaksinasi di seluruh negara itu. Otorita berwenang mengatakan jumlah penyakit campak di tiga negara bagian di Jerman tahun ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah. Negara-negara Eropa lain telah memberlakukan undang-undang yang mengharuskan vaksinasi, termasuk Italia yang dua tahun lalu meloloskan aturan yang membuat 10 jenis vaksin menjadi keharusan bagi anak-anak yang ingin mendaftar di seluruh sekolah di Italia, termasuk vaksin campak dan cacar air.
NYC Berlakukan Darurat Kesehatan Publik Minggu Lalu
Walikota New York Bill de Blasio minggu lalu menyatakan darurat kesehatan publik setelah mengukuhkan adanya 285 kasus penyakit campak sejak Oktober lalu. Pejabat-pejabat kesehatan di kota itu telah memerintahkan vaksinasi wajib bagi siapa pun yang melakukan kontak dengan penderita campak dan mereka yang melanggar akan dikenai denda hingga seribu dolar.
BACA JUGA: Tingginya Angka Campak AS Memaksa New York Mandatkan VaksinSementara para petugas kesehatan mengatakan brosur-brosur yang diproduksi kelompok anti-vaksin telah disebarluaskan di komunitas Yahudi-Ortodoks. Sebagian besar kasus campak terjadi di komunitas ini.
UU Brandenburg di Jerman Larang Anak Masuk Sekolah Jika Tidak Divaksin Campak
Lewat UU Brandenburg, anak-anak yang tidak divaksin campak tidak diijinkan masuk ke taman kanak-kanak. Anggota parlemen di Bradenburg mengatakan mereka akan mengkaji perlu tidaknya menambah keharusan vaksinasi lain. “Demi kepentingan publik, keprihatinan individu atas vaksinasi yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, harus dinomorduakan,” ujar Sylvia Lehmann dari Partai Sosial Demokrat.
Anggota-anggota parlemen dari kelompok sayap kanan yang populis “Alternative fur’ Deutschland” menentang aturan hukum itu dengan mengatakan kewajiban vaksinasi terakhir diberlakukan di Jerman Timur ketika komunis berkuasa. Sementara Partai Hijau abstain dalam pengambilan keputusan itu.
Menteri Kesehatan Brandenburg Andreas Buttner mengatakan “perlindungan atas bayi dan ibu hamil” harus lebih diutamakan dibanding mereka yang menolak memvaksinasi anak-anaknya.” Di Brandenburg 73,5% anak divaksinasi dalam kurun waktu 23 bulan.
Di sebagian negara bagian lainnya, termasuk Lower Saxony dan Schleswig-Holstein, para kepala sekolah mengambil tindakan dengan memulangkan anak-anak yang belum divaksinasi.
Badan Kesehatan Dunia WHO mengatakan lebih banyak orang Eropa yang tertular campak tahun lalu yaitu 82.600 orang, dibanding pada saat kapanpun sepuluh tahun lalu.
Menteri Kesehatan Jerman Hermann Grohe mengusulkan undang-undang federal yang mengharuskan perawat di seluruh sekolah di 16 negara bagian melaporkan orang tua yang tidak memberikan bukti bahwa anak mereka telah divaksinasi. Jika aturan hukum ini diberlakukan, mereka yang tidak dapat menunjukkan dokumen vaksinasi itu dapat didenda hingga 2.800 dolar. (em)