Negara-Negara Barat Desak Transparansi HAM di Xinjiang dan Tibet 

Sekelompok negara Barat pada Selasa (22/10) menyerukan kepada China untuk membebaskan semua Muslim Uighur dan Tibet yang ditahan secara sewenang-wenang, dan mengizinkan para pengamat hak-hak asasi manusia (HAM) independen mengunjungi tempat-tempat tersebut untuk melakukan penilaian.

“Transparansi dan keterbukaan adalah kunci untuk meredakan kekhawatiran,” kata Duta Besar Australia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), James Larsen, dalam pertemuan komite Majelis Umum PBB tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

“Kami menyerukan kepada China untuk mengizinkan akses yang tidak terbatas, artinya ke Xinjiang dan Tibet, bagi para pengamat independen, termasuk dari PBB, untuk mengevaluasi situasi HAM,” kata dia lagi.

Larsen menyampaikan pernyataan itu atas nama 15 negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Jerman, dan Jepang.

Xinjiang adalah wilayah otonom di barat laut China, lokasi dimana minoritas Uighur dan orang-orang yang berbahasa Turki tinggal.

Berbagai kelompok HAM menuduh Beijing menahan sebanyak satu juta etnis Muslim Uighur di “kamp-kamp pendidikan ulang” di Xinjiang. Mereka juga menekan kebebasan di Tibet.

Duta Besar Larsen mencatat laporan dari sejumlah pakar HAM PBB yang menyatakan keprihatinannya, termasuk mengenai penahanan sewenang-wenang dalam skala besar terhadap sejumlah individu di Xinjiang, penghilangan paksa, kerja paksa, serta penghancuran situs agama dan budaya.

“China memiliki banyak kesempatan untuk menanggapi keprihatinan PBB yang beralasan,” kata Larsen.

Dia juga mengatakan, “Sebaliknya, China malah melabeli penilaian Kantor Komisaris Tinggi HAM sebagai 'ilegal dan tidak sah' selama adopsi Tinjauan Berkala Universal pada Juli.”

Muzitohtahon (tengah), seorang petani Uighur, berdiri di luar sebuah toko kelontong di Unity New Villaged di Hotan, barat wilayah Xinjiang, China, 21 September 20218. (Foto: Andy Wong/AP Photo)

Dia mencatat bahwa warga Tibet juga telah menjadi sasaran Beijing, karena ekspresi pandangan politik damai mereka; hak-hak bahasa, budaya, pendidikan dan agama mereka pun terkikis, serta mengalami pembatasan dalam perjalanan mereka.

“Tidak ada negara yang memiliki catatan HAM yang sempurna, tetapi tidak ada negara yang berada di atas pengawasan yang adil atas kewajiban hak asasi manusianya,” kata Larsen.

Utusan China menepis tuduhan tersebut, dan menuduh kelompok Barat “mempersenjatai” HAM untuk memprovokasi konfrontasi.

“Apa yang disebut sebagai laporan penilaian tentang Xinjiang penuh dengan kebohongan dan penipuan,” kata Duta Besar Fu Cong kepada komite tersebut. “Ini murni hasil pemaksaan terhadap OHCHR (kantor HAM PBB) oleh Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya.”

Duta Besar Fu mengatakan bahwa komite tersebut seharusnya memusatkan perhatian pada situasi di Gaza, yang merupakan “neraka,” dan menuduh negara-negara Barat memiliki standar ganda dalam hal hak asasi manusia Muslim.

“Hal ini mengungkapkan, sekali lagi, niat sebenarnya dari Australia dan AS untuk menggunakan HAM sebagai dalih untuk mencampuri urusan dalam negeri China, dan untuk mengekang perkembangannya, untuk menekan negara-negara berkembang yang menganut kebijakan luar negeri independen dan otonom,” katanya.

Amerika Serikat dan beberapa negara lain telah menggambarkan tindakan Tiongkok di Xinjiang sebagai genosida, sebuah tuduhan yang dibantah oleh Beijing. [th/ns]