Tujuh negara pulau di Pasifik telah menyerukan penyelidikan PBB atas dugaan-dugaan pelanggaran hak asasi manusia di provinsi Papua dan Papua Barat, di mana gerakan separatis telah bergolak selama puluhan tahun.
Sebuah pernyataan dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, dibacakan atas nama tujuh negara oleh Menteri Kehakiman Vanuatu Ronald Warsal, menuduh pemerintah Indonesia telah pelakukan pelanggaran HAM serius atas masyarakat suku asli Papua.
Pernyataan itu mendesak Dewan untuk meminta laporan komprehensif dari Komisioner Tinggi HAM dan kerjasama Indonesia dalam memberikan akses bebas ke kedua provinsi tersebut, yang oleh para pendukung kemerdekaan disebut secara kolektif sebagai Papua Barat.
Para pemimpin pulau-pulau Pasifik membuat marah pemerintah Indonesia tahun lalu ketika mereka menggunakan pidato-pidato mereka di PBB untuk mengkritik kontrol Jakarta di Papua. [hd]