Net Zero Summit Dorong Pemerintah Wujudkan Indonesia Bebas Emisi Karbon pada 2050 

  • Fathiyah Wardah

Asap dan uap uap dari PLTU Batubara milik Indonesia Power, di sebelah Proyek PLTU Batubara di Suralaya, Banten (foto: ilustrasi). Pemerintah Indonesia telah berkomitmen akan menetapkan target bebas emisi karbon selambat-lambatnya pada tahun 2050.

Beragam pihak berupaya keras mengkampanyekan kesadaran masyarakat dan komitmen mengatasi krisis iklim, termasuk dengan melangsungkan pertemuan antar sektor.  

Mencapai nol emisi karbon (net zero emissions) NZE di mana jumlah emisi karbon yang dilepas ke atmosfer tidak melebih jumlah emisi yang mampu diserap bumi, membutuhkan kerjasama semua pihak. Diperlukan pula transisi sistem energi, dari yang digunakan saat ini ke sistem energi bersih. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen akan menetapkan target bebas emisi karbon selambat-lambatnya pada tahun 2050.

Guna mendorong pemerintah mewujudkan target NZE atau bebas emisi karbon itu, Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) akan menggelar “Indonesia Net Zero Summit 2023.” Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengatakan forum ini penting untuk membahas cara-cara mempercepat tercapainya NZE.

Pemerintah dan masyarakat dunia harus bertindak sekarang agar tidak terlambat, ujarnya. Jika ingin mencegah terjadi kenaikan suhu Bumi sebesar 1,5 derajat Celcius pada 2050, maka dari sekarang jumlah gas emisi global harus dipotong 50 persen.

Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal (Courtesy: FPCI)

"Bagi FPCI, kami tetap berharap 2050 net zero (bebas gas emisi karbon) bukan 2060. Bahkan (kalau bisa) 2045. Kami baru tur ke Korea, Denmark, dari sana kelihatan negara-negara lain juga mempunyai ambisi yang tinggi untuk menjadi bagian dari solusi perubahan iklim. Iniah yang ingin kita lakukan dengan Indonesia Zero Summit," kata Dino.

Your browser doesn’t support HTML5

Net Zero Summit Dorong Pemerintah Wujudkan Indonesia Bebas Emisi Karbon pada 2050

Ditambahkannya, “Indonesia Net Zero Summit” – yang tahun ini merupakan yang kedua – telah menjadi forum perubahan iklim terbesar di Indonesia. Hingga saat ini sedikitnya tujuh ribu orang dari seribu lembaga dan instansi telah mendaftar untuk menghadiri forum itu. Termasuk di antaranya sejumlah pengambil kebijakan dan tokoh, antara lain: Airlangga Hartarto, Luhut Binsar Pandjaitan, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, juga Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum mengkonfirmasi kehadiran mereka.

Dino mengatakan FPCI berambisi ingin menjadikan Pemilihan Umum 2024 sebagai pesta demokrasi pertama dalam sejarah Indonesia yang memprioritaskan isu perubahan iklim. Ia yakin setiap calon pemimpin Indonesia memiliki komitmen dan ambisi yang kuat untuk mengatasi perubahan iklim.

BACA JUGA: Menguji Komitmen Bebas Emisi 2060 Sektor Ketenagalistrikan

Indonesia Dinilai Dapat Capai Bebas Emisi Karbon Lebih Cepat

Manajer Digital dan Komunikasi Greenpeace Asia Tenggara Afif Saputra mengatakan sangat menyambut baik adanya forum-forum yang membahas perubahan iklim dunia semacam “Indonesia Net Zero Summit” yang mempertemukan pemangku kepentingan dengan aktivis-aktivis lingkungan hidup.

"Harapannya Indonesia bebas emisi tidak di 2050 tapi bisa lebih cepat lagi, mungkin tahun 2030 karena yang dipertaruhkan masa depan anak-anak kita. Jadi bukan cuma masa anak-anak pengusaha tambang batu bara, itu semuanya pasti akan kena. Jadi itu menyangkut kita semua," tutur Afif.

BACA JUGA: Aktivis Lingkungan: Penutupan PLTU Batu Bara pada 2050 Kebijakan yang Terlambat

Karena itu, Afif menekankan kolaborasi antara semua pihak sangat penting untuk menghadapi perubahan iklim global. Dia menegaskan masalah perubahan iklim merupakan persoalan mendesak yang harus ditangani oleh Indonesia secepatnya.

Dia menilai upaya pemerintah dalam menangani perubahan iklim masih minim dan belum ambisius. Meskipun pemerintah sudah melarang pembangunan PLTU batubara baru, tetapi yang sudah teken kontrak masih tetap jalan, “selama masih diberi celah penggunaan batubara ini tetap akan menjadi masalah besar, karena emisi Indonesia, pertama dari hutan, kedua, penggunaan energi fosil,” kata Afif.

Untuk itu dia berharap pemerintah memiliki komitmen dan upaya serius untuk mencapai NZE pada tahun 2050. [fw/em]