Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Senin (6/11), menegaskan negaranya akan mengambil “tanggung jawab keseluruhan” atas keamanan Gaza untuk jangka waktu yang tidak terbatas setelah perang dengan Hamas berakhir.
“Israel, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, akan memikul tanggung jawab keamanan secara keseluruhan,” katanya dalam wawancara televisi dengan ABC News yang disiarkan pada Senin (6/11).
“Ketika kita tidak mempunyai tanggung jawab keamanan, yang kita alami adalah meletusnya teror Hamas dalam skala yang tidak dapat kita bayangkan,” tambahnya.
Militer Israel tanpa henti menyerang Gaza melalui udara, darat dan laut sejak 7 Oktober. Saat itu Hamas melakukan serangan lintas batas yang menyebabkan 1.400 orang tewas di Israel, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, menurut pihak berwenang Israel. Hamas disebut juga menyandera lebih dari 240 orang.
Jumlah korban tewas di Gaza telah melampaui 10.000 orang, kata Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas pada Senin (6/11), termasuk lebih dari 4.000 anak-anak.
Dalam wawancara tersebut, Netanyahu membantah angka yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Ia berpendapat angka tersebut mencakup “beberapa ribu” kombatan Palestina.
Meskipun seruan untuk gencatan senjata semakin meningkat dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan para pemimpin dunia lainnya, Netanyahu mengatakan dia tidak sepakat imbauan tersebut.
“Tidak akan ada gencatan senjata – gencatan senjata umum – di Gaza tanpa pembebasan sandera kami,” katanya.
BACA JUGA: Sekjen PBB: Gaza Telah Menjadi “Kuburan Anak-anak”“Secara taktis, jeda kecil – satu jam di sini, satu jam di sana – kami pernah mengalaminya sebelumnya,” katanya.
Israel mungkin setuju untuk berhenti sejenak agar bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, atau mengizinkan sandera meninggalkan wilayah Palestina yang terkepung, tambahnya.
Ketika ditanya apakah dia harus bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober itu, Netanyahu menjawab “tentu saja.”
“Itu bukan sebuah pertanyaan dan itu harus diselesaikan setelah perang,” katanya. Ia menambahkan bahwa pemerintahnya “jelas” tidak memenuhi kewajibannya untuk melindungi rakyatnya. [ah/rs]