Para pemimpin koalisi oposisi utama Suriah telah memberitahu Dewan Kemanan PBB bahwa mereka mendukung demokrasi dan menentang ekstrimisme.
MARKAS PBB, NEW YORK —
Duta Besar Inggris Mark Lyall Grant, yang membuka pertemuan informal antara para anggota Dewan Kemanan dan oposisi Suriah hari Jumat itu, mengatakan fokus utama pembicaraan itu adalah mencari cara untuk mengakhiri perang saudara yang brutal di Suriah dan membantu para korban.
“Kami mendengar pesan yang sangat positif dari Presiden Ahmad al-Jarba, yang menyatakan komitmen yang sangat kuat terhadap pesatuan, demokrasi dan pluralitas di Suriah. Dia mengecam ektrimisme dan menolak terorisme,”kata Mark Lyall Grant
Ahmad al-Jarba, presiden Koalisi Nasional Suriah yang baru terpilih, memimpin delegasi oposisi Suriah ke pertemuan itu.
Selama berbulan-bulan, masyarakat internasional, dan yang terbaru Amerika dann Rusia, berupaya mengajak perwakilan pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan oposisi untuk bertemu di Jenewa. Tujuannya adalah menemukan solusi politik atas konflik yang telah berlangsung selama dua tahun dan telah menewaskan lebih dari 100,000 orang.
Itu akan menjadi kelanjutan dari pertemuan setahun lalu, ketika para peserta menyepakati apa yang dikenal sebagai Komunike Jenewa, yang bertujuan memulai dialog antar kedua pihak.
Komunike itu menyerukan dibentuknya pemerintahan transisi. Kekuatan barat dan oposisi mengatakan teks komunike itu jelas mengecualikan Presiden Assad dan lingkaran dalamnya dari pemerintahan transisi. Pemerintahan Assad dan sekutu utamanya, Rusia, tidak setuju. Isu itu merupakan salah satu kendala utama untuk mengadakan apa yang dikenal sebagai pertemuan Jenewa II.
Duta Besar Rusia Vitaly Churkin mengatakan dia mendorong oposisi untuk melanjutkan pembicaraan tanpa syarat, yang dia sebutnya kontraproduktif.
“Saya menyesal masih ada upaya –dari para pemimpin Koalisi Nasional dan sebagian anggota Dewan Kemanan – untuk memperumit masalah dengan mulai menginterpretasikan berbagai ketentuan dalam Komunike Jenewa sebelum dimulainya negosiasi. Ini adalah krisis politik yang sangat kompleks,” ujar Churkin.
Presiden Koalisi al-Jarba memberitahu wartawan bahwa perlu lebih banyak tekanan internasional untuk memaksa pemerintahan Assad supaya menerima transisi politik. Al-Jarba mengatakan ia mendesak Dewan untuk membujuk pemerintah Suriah agar menerima Komunike Jenewa dan jika Suriah menolak, dia mengatakan Dewan harus menerapkan sanksi-sanksi.
Al-Jarba menekankan bahwa oposisi siap untuk mencapai penyelesaian melalui negosiasi, tetapi hanya jika itu dilakukan berdasarkan Komunike Jenewa – yang masih belum disepakati kedua pihak.
“Kami mendengar pesan yang sangat positif dari Presiden Ahmad al-Jarba, yang menyatakan komitmen yang sangat kuat terhadap pesatuan, demokrasi dan pluralitas di Suriah. Dia mengecam ektrimisme dan menolak terorisme,”kata Mark Lyall Grant
Ahmad al-Jarba, presiden Koalisi Nasional Suriah yang baru terpilih, memimpin delegasi oposisi Suriah ke pertemuan itu.
Selama berbulan-bulan, masyarakat internasional, dan yang terbaru Amerika dann Rusia, berupaya mengajak perwakilan pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan oposisi untuk bertemu di Jenewa. Tujuannya adalah menemukan solusi politik atas konflik yang telah berlangsung selama dua tahun dan telah menewaskan lebih dari 100,000 orang.
Itu akan menjadi kelanjutan dari pertemuan setahun lalu, ketika para peserta menyepakati apa yang dikenal sebagai Komunike Jenewa, yang bertujuan memulai dialog antar kedua pihak.
Komunike itu menyerukan dibentuknya pemerintahan transisi. Kekuatan barat dan oposisi mengatakan teks komunike itu jelas mengecualikan Presiden Assad dan lingkaran dalamnya dari pemerintahan transisi. Pemerintahan Assad dan sekutu utamanya, Rusia, tidak setuju. Isu itu merupakan salah satu kendala utama untuk mengadakan apa yang dikenal sebagai pertemuan Jenewa II.
Duta Besar Rusia Vitaly Churkin mengatakan dia mendorong oposisi untuk melanjutkan pembicaraan tanpa syarat, yang dia sebutnya kontraproduktif.
“Saya menyesal masih ada upaya –dari para pemimpin Koalisi Nasional dan sebagian anggota Dewan Kemanan – untuk memperumit masalah dengan mulai menginterpretasikan berbagai ketentuan dalam Komunike Jenewa sebelum dimulainya negosiasi. Ini adalah krisis politik yang sangat kompleks,” ujar Churkin.
Presiden Koalisi al-Jarba memberitahu wartawan bahwa perlu lebih banyak tekanan internasional untuk memaksa pemerintahan Assad supaya menerima transisi politik. Al-Jarba mengatakan ia mendesak Dewan untuk membujuk pemerintah Suriah agar menerima Komunike Jenewa dan jika Suriah menolak, dia mengatakan Dewan harus menerapkan sanksi-sanksi.
Al-Jarba menekankan bahwa oposisi siap untuk mencapai penyelesaian melalui negosiasi, tetapi hanya jika itu dilakukan berdasarkan Komunike Jenewa – yang masih belum disepakati kedua pihak.