Organisasi Guru Ragukan Kesiapan Pembelajaran Tatap Muka

Pemerintah telah membuat daftar periksa kesiapan proses belajar mengajar satuan pendidikan pada masa pandemi COVID-19 sejak November lalu. Namun, tidak semua sekolah merespons daftar periksa tersebut hingga menjelang pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka terbatas pada Juli 2021.

Mengutip data kemdikbud.go.id, sebanyak 47,2 persen dari total 535.067 sekolah belum merespons data isian kesiapan belajar per Minggu (4/4) sore. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan data tersebut menunjukkan pembelajaran tatap muka belum siap dijalankan pada Juli nanti.

Daftar periksa kesiapan proses belajar mengajar satuan pendidikan pada masa pandemi Covid-19. (Courtesy: Kemdikbud)

Apalagi, kata dia, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan belum melakukan verifikasi terhadap sejumlah indikator kesiapan belajar tatap muka. Semisal ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, serta pengukur suhu tubuh.

"Sarana cuci tangan dengan air mengalir dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) masih ada 11 ribuan sekolah yang tidak memiliki," jelas Satriwan Salim kepada VOA, Minggu (4/4).

Satriwan menambahkan jumlah guru dan tenaga pendidikan yang telah divaksin corona masih sekitar 500 ribu orang dari target lima juta orang yang divaksin. Ia meragukan target vaksinasi guru dan tenaga pendidikan yang masih jauh tersebut dapat tuntas sebelum Juli 2021.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim. (Foto: dok. pribadi)

Karena itu, ia menyarankan pemerintah mempercepat vaksinasi jika ingin menggelar pembelajaran tatap muka. Kata Satriwan, sekolah swasta juga dapat menggelar vaksinasi mandiri untuk mempercepat target lima juta vaksinasi guru dan tenaga pendidikan.

"Apakah sanggup sampai bulan Juni terselesaikan lima juta pendidik dan tenaga pendidikan. Padahal dua faktor ini menentukan sekolah ini dibuka atau tidak," tambahnya.

Tatap Muka Secara Terbatas

Satriwan menuturkan pantauan lembaganya juga menemukan sekolah-sekolah di dua puluh provinsi telah membuka sekolah secara terbatas sejak Januari lalu. Sejumlah sekolah ditemukan kurang memperhatikan protokol kesehatan dan gurunya belum mendapat vaksin. Namun, tidak ada sanksi yang diberikan pemerintah kepada sekolah yang melanggar aturan protokol kesehatan.

Pesantren Putri IGBS Darul Marhamah yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat, merupakan salah satu sekolah yang telah menggelar pembelajaran tatap muka. Dewan Pembina Darul Marhamah Azalia Afiff mengatakan pihaknya telah menyusun sejumlah protokol kesehatan di sekolah dan angket persetujuan orang tua murid sebelum kegiatan tatap muka.

Siswa Muslim mengenakan masker dan menjaga jarak aman, saat membaca Alquran di Masjid Al-Kautsar Daarul Qur'an selama bulan suci Ramadhan tahun lalu, di Bogor, Jawa Barat. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)

Ia juga menuturkan telah membuat Satgas COVID-19 Darul Marhamah untuk mengantisipasi penularan corona di sekolah. Satgas tersebut di antaranya terdiri dari guru, orang tua murid, dan rumah sakit.

"Kita tanda tangan kontrak dengan rumah sakit. Bahwa mereka akan membantu kita apabila ada yang terpapar di Darul Marhamah dan dalam kondisi parah. Kita juga ada dokter sehari-hari," jelas Azalia Afiff dalam diskusi daring, Sabtu (3/4) malam.

Azalia menambahkan sejauh ini belum ada santri yang terpapar virus corona selama pembelajaran tatap muka. Namun, jika ada murid yang terpapar maka mereka akan dirujuk ke rumah sakit atau diserahkan ke orang tua jika ingin merawat secara pribadi anaknya.

Akselerasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Pemerintah, Rabu (30/3), telah mengumumkan pembelajaran tatap muka secara terbatas di sekolah dapat dilakukan pada Juli mendatang. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah kegiatan untuk persiapan pembelajaran tatap muka terbatas. Antara lain akselerasi vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidik, serta fleksibilitas pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah.

"Baik itu mau beli masker, hand sanitizer, alat untuk pengukur tubuh itu sudah diperbolehkan. Harusnya prioritas dana BOS untuk melaksanakan tatap muka," jelas Nadiem dalam diskusi daring, Kamis (1/4).

Nadiem mengimbau sekolah yang guru dan tenaga pendidiknya telah divaksin secara lengkap agar memberikan opsi pembelajaran tatap muka terbatas. Namun, ia menekankan orang tua murid bebas untuk memilih anaknya untuk ikut pembelajaran tatap muka atau tidak.

Organisasi Guru Ragukan Kesiapan Pembelajaran Tatap Muka

Nadiem juga mengatakan pembelajaran tatap muka dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Antara lain maksimal 18 anak per kelas, menjaga jarak antar tempat duduk siswa, dan tidak ada aktivitas yang menimbulkan kerumunan. Pemerintah daerah juga memiliki hak menutup kembali sekola apabila kasus corona di daerah tersebut mengalami peningkatan.

“Seperti arahan presiden kepada masing-masing pemda. Kita akan buka, kalau ada infeksi tutup, lalu buka lagi kalau sudah aman," tambah Nadiem. [sm/em]