Organisasi-organisasi HAM dan pemantau independen di Pakistan pada Senin (1/1) menyatakan keraguan mereka mengenai integritas dan kredibilitas pemilihan legislatif 8 Februari, seraya menyebut tindakan keras pemerintah yang didukung militer terhadap sebuah partai politik utama dan meningkatnya sensor terhadap media.
Tindakan keras itu menargetkan mantan perdana menteri yang dipenjara Imran Khan dari Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), partai politik terbesar di negara tersebut, menurut berbagai jajak pendapat umum.
Ketua bersama organisasi independen Komisi HAM Pakistan mengkritik otoritas pemilu karena menolak pencalonan diri Khan dan sebagian besar anggota partainya dengan “alasan yang lemah” dan mengecam apa yang ia sebut sebagai tindakan keras yang melanggar hukum terhadap PTI.
Menteri Informasi Pakistan menolak tuduhan itu hari Senin, dengan mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membantu komisi pemilihan independen negara itu dalam menyelenggarakan pemilu secara transparan. [uh/ka]