Seolah-olah belum cukup tegang, pemilihan presiden AS dilanda kontroversi baru hanya seminggu sebelum hari pemilihan, yakni munculnya kembali masalah email Hillary Clinton. Kandidat dari Partai Demokrat ini menggunakan server email pribadi ketika dia menjabat sebagai menteri luar negeri.
Direktur FBI, yang beberapa bulan lalu mengatakan penyelidikan mereka tidak menemukan bukti pelanggaran hukum, Jumat lalu mengutarakan bahwa masalah email itu sedang diperiksa kembali. Pengungkapan hal seperti ini hanya beberapa hari sebelum pemilihan adalah langkah yang tidak biasa.
Kalangan Demokrat dan bahkan beberapa anggota Partai Republik mengatakan pengungkapan FBI kepada publik Jumat lalu melanggar peraturan karena bisa mempengaruhi opini pemilih. VOA membahas masalah tersebut dengan profesor hukum Richard Painter, yang menjabat sebagai pengacara etika Gedung Putih selama pemerintahan Presiden George W. Bush, tokoh Partai Republik.
Direktur FBI James Comey memberitahu Kongres dalam sebuah surat bahwa badan tersebut sedang memeriksa email yang ditemukan di komputer asisten Clinton, Huma Abedin, yang suaminya sedang diselidiki atas tuduhan pelanggaran seksual. Huma Abedin dan suaminya sudah berpisah sejak skandal baru itu terungkap.
Pakar dari Fakultas Hukum University of Minnesota Richard Painter mengatakan surat Comey ini melanggar Hatch Act, yaitu undang-undang yang melarang pejabat pemerintah menggunakan posisi mereka untuk mempengaruhi pemilu. (note: kecuali presiden dan wakil presiden)
"Jika ia berjanji untuk membuat pengecualian dalam hal ini, janji untuk memberitahu Kongres mengenai semua yang dia ketahui tentang Menteri Clinton, ia membuat janji yang tidak diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Hatch. Terlebih lagi, dia tidak memiliki informasi tambahan tentang Menteri Clinton. Ini adalah laptop milik seorang perempuan yang bekerja untuk Menteri Clinton di Departemen Luar Negeri, yang suaminya – segera menjadi mantan suaminya - sedang diselidiki karena mengirim sms mesum kepada anak di bawah umur," kata Richard Painter.
Painter mengatakan kepada VOA penyelidikan ini tampaknya upaya anggota parlemen Partai Republik untuk menodai reputasi Clinton.
"Dan ini merupakan pemilu di mana mereka sendiri mencalonkan diri untuk suatu jabatan, mencalonkan diri lewat partai yang calon presidennya sangat lemah, calon presiden yang sangat kontroversial. Saya pendukung Partai Republik. Saya sangat khawatir juga tentang pemilu ini dari perspektif Partai Republik, tapi itu tidak menjadi alasan untuk membenarkan anggota DPR yang ingin menggunakan FBI untuk menjatuhkan lawan-lawan politik mereka," lanjut Richard Painter.
Painter mengatakan jika itu diperbolehkan, legislator Demokrat di Kongres bisa menuntut informasi tentang segala sesuatu yang diketahui FBI tentang kemungkinan hubungan antara kandidat Partai Republik Donald Trump dan peretas Rusia, dan mengumumkannya di media sosial.
Gedung Putih pada hari Senin mengatakan FBI dan Departemen Kehakiman memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan investigasi, tetapi biasanya mereka tidak membahas penyelidikan yang sedang berlangsung di depan umum.
“Sangat penting, dalam pikiran presiden, bahwa mereka yang berwenang dikekang oleh kepatuhan terhadap tradisi serta praktik dan norma-norma lama yang membatasi diskusi publik mengenai fakta-fakta yang dikumpulkan dalam konteks penyelidikan,” kata Juru bicara Gedung Putih Josh Earnest.
Tidak jelas apakah tindakan FBI ini akan berdampak pada hasil pemilihan 8 November, tetapi telah memberi Trump dan para pendukungnya harapan baru untuk menang. [as/uh]