Direktur Jenderal Komite Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC) pada Senin (29/4) menyatakan bahwa organisasi tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menggantikan badan PBB yang menangani pengungsi Palestina di Gaza, atau UNRWA.
Pada Januari lalu, UNRWA menuai kritik tajam setelah Israel menuduh bahwa 12 dari 30.000 stafnya terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober. Serangan itu menewaskan sekitar 1.160 orang, mayoritas di antaranya adalah warga sipil, menurut laporan AFP berdasarkan data resmi Israel.
Serangan balasan Israel telah menewaskan hampir 35.000 orang di Gaza, sebagian besarnya merupakan perempuan dan anak-anak, menurut Kemenkes Gaza.
PBB akan segera memberhentikan anggota staf yang terlibat dan memulai penyelidikan internal untuk menilai netralitas organisasi tersebut.
Pierre Krahenbuhl saat menjabat sebagai Kepala Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada 2018. (Foto: AP)
“Kami mempunyai mandat yang sangat berbeda,” kata Direktur Jenderal ICRC Pierre Krahenbuhl kepada harian Swiss Le Temps dalam sebuah wawancara.
Mandat UNWRA “berasal dari Majelis Umum PBB, sedangkan ICRC berasal dari Konvensi Jenewa. ICRC tidak dapat mengambil alih mandat UNRWA,” ujarnya.
“Sudah cukup banyak hal yang harus kami lakukan tanpa harus mengganti organisasi lain,” kata Krahenbuhl, yang pernah memimpin UNRWA antara 2014 dan 2019.
BACA JUGA: Investigasi Independen Temukan Netralitas Badan PBB UNRWA KuatPekan lalu, laporan dari sebuah kelompok independen yang dipimpin oleh mantan Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna menyimpulkan bahwa Israel tidak mampu memberikan bukti bahwa beberapa pegawai UNRWA memiliki hubungan dengan "organisasi teroris" seperti Hamas.
UNRWA merupakan lembaga yang menyediakan bantuan makanan yang sangat vital bagi para pengungsi Palestina. Mereka adalah warga Palestina yang mengungsi atau diusir pada masa pendirian Israel pada 1948, atau keturunan mereka.
Pada Maret lalu, Ketua UNRWA Philippe Lazzarini menyatakan bahwa UNRWA telah mencapai puncak krisisnya. Israel menyerukan pembubaran lembaga tersebut, donor-donor utama membekukan dana mereka karena tuduhan dari Israel, dan masyarakat Gaza menghadapi krisis kemanusiaan yang memprihatinkan. [ah/hs]